BADUNG, balipuspanews.com – Trend positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang realisasinya melampui target berhimbas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2023.
Jika awalnya RAPBD dipasang diangka Rp 3,8 triliun, kemudian bergeser menjadi Rp 4,2 triliun, dan sekarang telah berkembang menjadi Rp 5,6 triliun.
Hal ini terungkap saat Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung di ruang rapat Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (10/11/2022).
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata usai Raker mengatakan, Pemerintah Badung telah menyampaikan rancangan APBD 2023 yang berkembang menjadi Rp 5,6 triliun. Hal ini, kata Parwata, karena pendapatan yang fantastis dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober.
“Trend pedapatannya naik, dari APBD yang dirancang itu rencananya diadakan penyesuaian kembali berdasarkan potensi pendapatan daerah di tahun 2022 sebesar Rp 1,7 triliun. Tetapi ini sudah melampaui sebesar Rp 2,5 triliun, sehingga pendapatan daerah di 2023 itu naik terus. Sehingga pendapatan ini menjadi Rp 4,8 triliun,” terangnya.
Pihaknya mengakui dengan tren positif tersebut meyakinkan pemerintah merancang APBD sebesar Rp 5,6 Triliun dengan beberapa catatan. Politisi asal Desa Dalung ini memaparkan bahwa operasional, program mandatori, dan program priorits-prioritas lainnya menjadi skala prioritas yang sudah dirancang.
Kedua disampaikan pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pasca pandemic Covid-19.
“Semua potensi di Badung ini digerakkan oleh pemerintah dengan penganggarannya, seperti sekolah-sekolah yang rusak. Rumah sakit, Puskesmas yang tidak respresentatif diusulkan untuk disempurnakan, termasuk semua fasilitas di lingkungan pemerintah Badung seperti bangunan kepala desa, lurah diselesaikan dengan baik supaya tuntas. Dan ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan kita sepakati,” tuturnya.
Sektretaris DPC PDI Perjuangan ini menegaskan, pihaknya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur operasionalnya dengan baik, terutama jangan sampai melupakan hal-hal yang menjadi prioritas jika tren pendapatan meningkat.
“Tadi diusulkan kalau kewenangan pemerintah dapat memberikan bantuan kepada kelurahan, silahkan dicari yang penting tidak melanggar dan nomenkalturnya ada, sehingga Badung tidak melanggar,” kata Putu Parwata.
Dirinya menyatakan bahwa kebersamaan bupati, pemerintah dan DPRD harus dijaga dengan baik termasuk rancangan APBD 2023 harus betul-betul dan berhati-hati untuk prioritas.
“Prioritas lainnya adalah infrastruktur pariwisata, infrastruktur pariwasata menjadi catatan besar jangan sampai pendapatannya besar tetapi infrastrukturnya tidak bagus, ini harus selaras. Jadi pembangunan infrastruktur menunjang pariwisata kemudian basis pertanian dalam arti luas dibangun, UMKM dibangun dan ini adalah perhatian serius kita.
Jangan sampai uang besar tapi hasilnya tidak produktif, harus produktif dan seperti visi misi bupati mempercepat kesejaheteraan masyarakat dan kebahagiaan,” ujarnya.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
