Jumat, Maret 29, 2024
BerandaBadungRealisasikan APBD Badung 2021, BPKAD Prediksi Minus Anggaran Rp 863 Miliar

Realisasikan APBD Badung 2021, BPKAD Prediksi Minus Anggaran Rp 863 Miliar

BADUNG, balipuspanews.com – Komisi III DPRD Badung kembali menggelar rapat dengar pendapat, Kamis (6/5/2021). Kali ini komisi yang dipimpin oleh Putu Alit Yandinata itu rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Komisi III ingin mengetahui program yang bisa direalisasikan ditengah minimnya PAD Badung 2021.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung, Putu Alit Yandinata didampingi kedua Wakil Komisi III Nyoman Satria dan Wayan Sandra serta sejumlah anggota Komisi III. Sementara dari pihak BPKAD dihadiri oleh Plt. Kepala BPKAD Luh Suryaniti didampingi Kabid PKD, Kasubdit Verbuk, dan beberapa anggotanya.

Dalam pembukaan rapat, Alit Yandinata mempertanyakan apa yang kemudian menjadi program-program pemerintah, mengingat pandemi Covid-19 serta pada saat rapat dengan BAPPENDA disebutkan bahwa PAD Badung 2021 sangat minim yang diprediksi kurang dari Rp 1,3 triliun.

“Apakah kemudian ada program yang harus dihilangkan atau dipangkas atau semua tetap berjalan? Kalau semua berjalan, di mana memperoleh dana kekurangannya karena pengeluaran diperkirakan minimal Rp2,5 triliun,” tanya politisi PDIP ini.

BACA :  Tri Rismaharini Apresiasi Ajik Krisna yang Bantu Kemensos Atasi Kemiskinan

Sementara itu Plt. Kepala BPKAD Luh Suryaniti menegaskan, bahwa pihaknya saat ini menggunakan sistem buka tutup dan sangat selektif dalam mengeluarkan anggaran kecuali mengenai hal-hal wajib.

Dari pendapatan yang ada, ia menyebutkan bahwa pemberian santunan-santunan untuk pemangku, kepala lingkungan, serta tenaga-tenaga kontrak telah diselesaikan. Dan mengenai program hibah wajib ke KONI wajib dikeluarkan namun dipangkas.

“Untuk hibah ke KONI nilainya dipangkas dari Rp 11 miliar menjadi hanya Rp 4,9 miliar. Hibah TNI dari Rp 2,9 miliar menjadi Rp 1,9 miliar. Ada juga belanja-belanja mengikat seperti pembayaran internet, pelayanan catatan sipil, perjalanan dinas DPRD Badung, alokasi dana ke desa, lisensi Kominfo dan biaya aci-aci di Dinas Kebudayaan. Selain itu ada belanja operasional pimpinan DPRD dan Bupati serta Wabup,” tuturnya.

Walau kebutuhan wajib menjadi prioritas, Plt. Kepala BPKAD ini memprediksi, Pemkab Badung masih kekurangan anggaran hingga Rp 863 miliar.

“Kami hitung masih ada kekurangan hingga Rp 863 miliar,” terangnya.

Penulis : Ayu Diah

BACA :  Divonis Kasus Narkotika, Imigrasi Deportasi Bule Asal Inggris

Editor : Oka

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular