proyek pusat kuliner

NEGARA,balipuspanews.com-Pemkab Jembrana akhirnya mengambil keputusan tegas terhadap rekanan yang menggerjakan proyek pusat kuliner di bekas terminal Gilimanuk. Kontrak kerja proyek tersebut diputus karena pengerjaanya kurang 33%.

Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Pemkab Jembrana I Wayan Darwin ketika dikonfirmasi wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi C DPRD Jembrana, Senin (16/12) mengatakan, meski dari pengerjaanya tidak ada masalah.

Keterlambatan pengerjaan penataan eks terminal Gilimanuk membuat pengerjaan melebihi batas kontrak penyelesaian 14 Desember. Berdasarkan analisa hasil pengerjaan, pengerjaan baru selesai 67% atau sisanya sebesar 33% sehingga dipastikan tidak selesai sebelum tutup tahun anggaran 27 Desember ini.

Dengan adanya keterlambatan itu maka sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, rekanan yakni CV Lumbung Suadana didenda.

“Untuk proyek bekas terminal Gilimanuk masih komitmennya kontraktor yang menggarap untuk mengerjakan,” ujarnya.

Untuk pengerjaan pusat kuliner Gilimanuk itu juga tidak boleh ada perpanjangan waktu, karena tidak ada bencana alam atau cuaca buruk. Tetapi memberikan kesempatan ada, sepanjang ada itikad baik dari rekanan, sampai 27 Desember harus sudah selesai.

Hingga kini pengerjaan pusat kuliner yang baru diselesaikan tiga gedung utama, los, kamar mandi. Hanya belum selesai hotmix dana pasangan yang nilainya diatas Rp 1 miliar. Selain hotmix, rumah payung dan tangga dari parkir menuju tempat kuliner.

Rekanan diberikan
kebijakan untuk menyelesaikan proyek itu, tetapi tidak secara parsial. Namun secara menyeluruh selesai seratus persen selesai karena ini mengenai pengerjaan bangunan.

“Dari hitung-hitungan kita 12 hari kerja, secara analisa mengejar 33 persen tidak akan selesai. Pengerjaan yang paling banyak belum dikerjakan adalah pengaspalan areal parker dnegan hotmix. Jikapun rekanan nanti bisa menyelesaikan pengaspalan hotmix progresnya naik namun pasti putus kontrak karena tidak bisa dikerjakan secara parsial,” ungkapnya.

Karena rekanan akan diputus kontrak, proyek tersebut akan dilanjutkan tahun berikutnyadan yang paling memungkinkan dengan anggaran perubahan 2020 karena APBD Induk sudah disahkan. Sisa pengerjaan yang belum selesai juga akan akan dilakukan lelang atau tender.(nm/bpn/tim)

Facebook Comments