BPD Bali

Denpasar, balipuspanews.com – Perekrutan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali bermasalah menyusul adanya pencoretan lima nama pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan pedoman PP Nomor 54 tahhun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), padahal PP ini belum bisa diterapkan dalam tubuh BPD karena belum memenuhi persyaratan menjadi BUMD.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam proses rekrutmen calon angota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2018-2012, setelah dilakukan seleksi administrasi dari 25 orang pelamar, yang dinyatakan lengkap lulus administrasi sebanyak 18 orang.

Kemudian setelah melakukan seleksi lagi lolos 8 orang yakni Calon Direktur Utama I Wayan Sukarta, SE dan DR. I Gde Made Sadguna, Calon Direktur Operasional
Ida Bagus Gede Setia Yasa, Calon Direktur Kredit, I Nyoman Sudarma dan
I Nengah Dana Wirawan, kemudian Calon Direktur Bisnis Non Kredit (BNK), Drs. I Wayan Sutela Negara, MM dan Ida bagus Putu Suryawan serta Direktur Kepatuhan I Dewa Gde Putra Suryawan.

Namun sayang pada saat penetapan nama calon dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari delapan orang ini hanya tiga nama yang disetor ke OJK untuk proses lebih lanjut.

Sedangkan 5 orang lagi dinyatakan gugur lantaran terbentur umur sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah utamanya pasal 57 pada huruf h berusia paling rendah 35 dan paling tinggi 55.

Akibatnya hanya tiga nama calon direksi yang disetor ke OJK, sedangkan sisanya lagi 5 dinyatakan gugur lantaran umur.

Padahal PP ini belum bisa diterapkan ataupun dijadikan acuan dalam tubuh BPD karena belum memenuhi persyaratan menjadi BUMD salah satunya kepemilikan harus dimiiki satu daerah 51 persen.

Terkait persoalan ini, Dewa Putu Sunartha, Assisten Perekonomian dan Adm Pembangunan Sekda Bali selaku wakil pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Bali tidak mau berkomentar banyak soal ini.

Dirinya mengatakan kalau perekrutan ini masih proses. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya Komite Renominasi dan Nominasi (KRN).

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali -Musra Hizbulah mengatakan pihaknya baru memproses tiga nama yang yang diajukan BPD berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah I Nyoman Sudarma (Kepala Devisi Kredit), Ida Bagus Gede Setia Yasa (Kepala Divisi Teknologo Informasi dan Akunting/TIA) dan I Wayan Sutela Negara ( Kepala Satuan Kerja atau Satker Audit Internal dan Anti Fraud.

I Nyoman Sudarma melamar menjadi jabatan Direktur Kredit. Ida Bagus Gde Setia Yasa melamar Direktur Operasional sedangan I Wayan Sutela melamar Direktur Bisnis Non Kredit

“Jadi Proses penerimaan awal, penyaringan secara internal oleh Bank itu sudah berlangsung OJK tak ikut campur itu,” katanya.

Namun, kalau proses pengajuan nama itu memakai landasan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD itu belumlah berlaku.

“Kemarin mereka dari pemegang saham Bupati dan Dewan Komisaris sudah berkoordinasi dengan Mendagri, dan mereka sudah dapat jawaban kalau PP itu belum berlaku,” jelasnya.

Artinya kalau PP itu dipakai landasan sudah barang tentu masih ada kemungkinan untuk mengajukan lima nama lagi ke OJK.

“Ya lima butuhnya, minimal lima nama yang disetor kalau 10 juga boleh,” jelasnya.

Intinya, kalau memang PP itu tidak berlaku secara otomatis kelima nama itu bisa diajukan lagi, karena waktu masih ada.

“Khan baru tiga, kurang lagi dua,” ujarnya.

Anggota Independen BPD Bali, I Ketut Lanang Prabawa Sukawati ketika dimintai keteranganya mengatakan pihaknya sudah memberitahukan soal efek hukum jika menjadikan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD menjadi acuan dalam proses rekrutmen calon direksi.

Namun hasilnya beda dengan kajian yang dirinya miliki dengan pemegang saham.