Rencana Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Diapresiasi

Deretan mobil listrik terparkir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang digunakan untuk kendaraan operasional selama penyelenggaraan Parlemen G20 (P20) sebagai bagian dari penyelenggaraan KTT G20 beberapa waktu lalu. (Foto: balipuspanews.com)
Deretan mobil listrik terparkir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang digunakan untuk kendaraan operasional selama penyelenggaraan Parlemen G20 (P20) sebagai bagian dari penyelenggaraan KTT G20 beberapa waktu lalu. (Foto: balipuspanews.com)

JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang memfinalisasi insentif kepada konsumen dalam setiap pembelian kendaraan listrik.

Insentif yang akan diberikan antara lain, mobil listrik sebesar Rp 80 juta, motor listrik baru Rp 8 juta, mobil listrik hybrid Rp 40 juta, serta motor konversi listrik Rp 5 juta.

“Pemberian insentif serupa juga dilakukan berbagai negara dunia, sebagai upaya meningkatkan gairah konsumen untuk segera bermigrasi ke kendaraan listrik,” ucap Bamsoet di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Ia mencontoh, pemerintah China memberikan insentif berupa pembebasan pajak penjualan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2023.

Sebelumnya, pemerintah China juga memberikan insentif berupa potongan harga langsung sebesar 10 ribu yuan atau sekitar Rp 18,4 juta bagi konsumen yang membeli kendaraan listrik. Termasuk insentif biaya listrik untuk charge kendaraan listrik dari sekitar 2 yuan per kWh menjadi sekitar 1 yuan per kWh.

Baca Juga :  Pengerjaan Sasaran TMMD Dimaksimalkan

Pemerintah Thailand juga memberikan berbagai insentif serupa. Misalnya insentif pajak kendaraan termasuk pengurangan bea masuk sebesar 40 persen untuk kendaraan listrik completely built up (CBU) seharga 2 juta baht (USD 61.805), serta insentif pajak kendaraan termasuk pengurangan bea masuk sebesar 20 persen untuk kendaraan listrik CBU seharga 2 juta baht hingga 7 juta baht.

Dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik, Indonesia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya menyehatkan APBN, lantaran penggunaan bahan bakar berbasis fosil di Indonesia akan semakin berkurang yang pada akhirnya bisa turut mengurangi subsidi energi di APBN.

“Sebagai catatan, subsidi energi di APBN 2022 lebih dari Rp 500 triliun. Diyakini beban APBN ini akan berkurang apabila ekosistem kendaraan listrik terbangun,” sebut Bamsoet.

Baca Juga :  Desa Banjar Gelar Upacara Balik Sumpah Pasca Foto Mesum Oknum Sulinggih Viral

Komitmen nasional untuk mempercepat migrasi kendaraan listrik juga akan mendatangkan banyak keuntungan bagi bangsa. Antara lain mengurangi polusi/pencemaran udara, mengingat 60 persen kontributor pencemaran atau polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Serta meningkatkan ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan impor migas, sekaligus merealisasikan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan bahkan 0 persen tahun 2060.

Bamsoet mengungkap data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, dan menjadi yang terbesar sebesar 40 persen dari total cadangan nikel di dunia.

Jika dikelola dengan optimal, Indonesia akan menjadi pemain utama supplier baterai kendaraan listrik. BRIN juga sedang mempercepat kajian riset sistem otonom kendaraan berbasis baterai, bahkan pengembangan teknologi masa depan yakni charging tanpa kabel.

Baca Juga :  Gelar Ops Cipkon, Polresta Denpasar Siap Amankan Pemilu 2024

“Berbagai langkah inovasi akan menjadi kunci bagi kemajuan industri kendaraan listrik Indonesia di masa depan,” tegas Bamsoet.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan