Ketua Yayasan BIWI FOUNDATION Ida Bagus Putu Astina., SH.,MH.,MBA.,CLA kepada awak media ini, Sabtu (4/4)
Ketua Yayasan BIWI FOUNDATION Ida Bagus Putu Astina., SH.,MH.,MBA.,CLA kepada awak media ini, Sabtu (4/4)

TABANAN, balipuspanews.com – Sebagai bentuk empati dan sepenanggungan karena crew adalah duta pariwisata dunia dan tulang punggung keluarga, Lemdiklat BIWI maritime training center yang merupakan lembaga diklat kelautan swasta pertama di Bali yang diberikan ijin oleh Dirjen Perhubungan laut di wilayah Indonesia Timur sejak tahun 2006 silam memberi subsidi kepada 2.000 crew pelaut.

Hal itu diungkapkan Ketua Yayasan BIWI FOUNDATION Ida Bagus Putu Astina., SH.,MH.,MBA.,CLA kepada awak media ini, Sabtu (4/4), melalui aplikasi WA pribadinya.

“Subsidi yang kami berikan berkisar antara satu hingga satu setengah juta rupiah per orang,” ungkapnya.

Tokoh dunia pendidikan Tabanan yang juga seorang mantan awak kapal pesiar Holland american line sekarang exsis sebagai pengacara nasional dan international ini menjelaskan, adapun subsidi tersebut diberikan untuk membantu pelaut dalam memberikan ketrampilan diantaranya melalui BST(Basic safety training), CCM (Crowd and Crisis management), SCRB (Survival craft & Rescue Boat) dan SSAT (Ship Scurity Awearness Trainging).
Ini merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh semua pelaut.

“Pengadaan dokumen inilah yang kami berikan subsidi dari CSR perusahan baik crew dari Bali maupun luar Bali. Untuk penerima 2.000 orang itu nanti akan lebih banyak lagi karena kami menargetkan pemberian subsidi serupa kepada 5.000 crew,” jelasnya.

Lebih jauh Astina mengatakan, pemberian subsidi ini diberikan kepada seaman atau pelaut yang masa dokumennya habis di tahun 2020 dan individu tersebut masih aktif bekerja di laut. Adapun mereka ini bekerja di kapal pesiar yang beroperasi di Asia, Eropa dan Amerika.

“Biaya subsidi dokumen disesuaikan dengan jenis dokumen yang diperbaharui atau diperpanjang. Ini tentu sangat membantu meringankan beban biaya para pekerja kapal pesiar dalam mempermudah kepengurusan satu pintu dan mengontrol serta dapat memantau jumlah seaman/pelaut, pekerja kapal pesiar. Ini juga bentuk sumbangsih perusahaan kepada pemerintah daerah dalam pemantauan tenaga kerja di luar negeri khususnya Bali dan Indonesia pada umumnya, termasuk pula membantu pemerintah dalam pencegahan dokumen palsu,” paparnya.

Ia menambahkan dalam kondisi mewabahnya virus corona seperti ini, sebaiknya setiap perusahan harus berpihak terhadap para pekerjanya. Terutama memberikan semacam subsidi melalui dana CSR-nya. (Rah/BPN/ tim)