RPJPD Koster -Ace Setebal 500 Halaman, Pansus Dewan Bali Perintahkan Staf Ahli Bekerja

DENPASAR, balipuspanews.com – Bappeda Provinsi Bali memaparkan raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk menopang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali kepemimpinan Gubernur, I Wayan Koster dan Cawagub, Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), rancangan setebal 500 halaman ini akan dipelajari staf ahli DPRD Bali sebelum diputuskan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

” Ooo khan ada staf ahli, nanti staf ahli yang menyerahkan point-pointnya, ” kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturann daerah nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali tahun 2005-2025 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana provinsi Bali tahun 2005-2025, Ketut Tama Tenaya didampingi Luh Putu Rumyawati dan Komang Nova Sewiputra ketika ditanya soal tebalnya RPJPD usai rapat pembahasan di Gedung DPRD Bali, Senin (21/1).

Ia mengatakan pihaknya dalam rapat ini tidak membahas detail soal 500 halaman, namun menanyakan kendala -kendala kepada eksekutif dalam hal ini Bappeda.

Karena menurut Taman Tenaya, RPJPD Provisni akan berhasiol mendapatkan dukungan total kabupaten dan kota, program menyeluruh di seluruh Bali, perlu ada koordinasi dan kerjasama yang sangat baik antar Kabupaten dan kota.

“Kami sudah mendapatkan penjelasan dari Bapeda setelah jadi di RPJPD ini akan dilakukan sosialisasi ke masing -masing Kabupaten, sehingga RPJPD kabupaten kota menyesuaikan dengan RPJPD Provinsi,” katanya.

Koordinasi dan kerjasama yang baik ini penting dilakukan, seperti misal pada RPJPD tercantum pada tahun 2023 kemiskinan di Bali mencapai 1,1 persen.

Nah dalam hal ini mesti dikomunikasikan dengan Kabupaten Karangasem, apakah siap kabupaten tersebut dengan angka ini.

“Kemampuan kabupaten masing masing berbeda, maka dari itu sangat perlu pembackupan dari Provinsi kepada Kabupaten yang kemampuannya tidak bisa mencapai sesuai target provinsi,” jelasnya.

Begitu juga halnya keterkaitan dengan UU Provinsi, jika UU ini nantinya disetujui oleh pusat apakah bisa menyesuaikan dengan RPJPD.

“Nah terkait pertanyaan ini kami juga sudah mendapatkan penjelasan dari Bappeda Bali kalau RPJPD bisa direvisi setiap satu tahun dan dua tahun, artinya astungkara tidak ada masalah,” katanya.

Sementara itu pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiastana Putra  membeberkan soal RPJPD dihadapan pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturann daerah nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali tahun 2005-2025 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana provinsi Bali tahun 2005-2025. (art/bpn/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here