Rupiah Satu-satunya Alat Pembayaran Sah, di Indonesia Wisman Harus Patuh saat Bertransaksi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho saat konferensi pers, pada Minggu (28/5/2023)
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho saat konferensi pers, pada Minggu (28/5/2023)

DENPASAR, balipuspanews.com – Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali melalui bandara I Gusti Ngurah Rai pada periode Januari s.d 27 Mei 2023 tercatat hampir 2 juta tepatnya 1,99 juta orang, dan turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,04% (yoy) pada Triwulan I 2023.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing tak dipungkiri juga ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh wisatawan di Pulau Dewata seperti yang terjadi belum lama ini.

Merespon peristiwa tersebut, Gubernur Bali didampingi oleh Kapolda Bali dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pada Minggu (28/5/2023) di Jayasabha, telah menegaskan dalam konferensi pers agar wisatawan asing (Wisman) menjaga perilaku yang sopan dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama beraktivitas dan bertransaksi di Bali.

Bali sedang gencar-gencarnya mendengungkan wisatawan berkualitas yang hadir di Bali. Mewujudkan tersebut perlu kerja sama dan melibatkan stake holder terkait agar Bali terjaga dan aman dari ulah-ulah oknum wisatawan yang sedang berlibur di Bali.

Baca Juga :  Bantu UMKM, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Permudah Akses Permodalan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan, salah satu bentuk kepatuhan bagi Wisman adalah melakukan transaksi baik secara tunai maupun non tunai dengan menggunakan Mata Uang Rupiah.

Rupiah kata Trisno Nugroho, menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPw BI Provinsi Bali) akan selalu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kepolisian Daerah Bali dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat pembayaran selain Rupiah.

Bank Indonesia juga mengharapkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas wisman dan juga tidak memberikan fasilitas atau peluang bagi wisman untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum dan perilaku tidak sopan.

Baca Juga :  Tim Yustisi Desa Pohsanten Tertibkan Duktang

Lebih lanjut, Trisno Nugroho menegaskan berdasarkan Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 3 PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah dan setiap transaksi baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. Selain itu, Rupiah juga diwajibkan untuk dicantumkan pada setiap kuotasi harga barang dan jasa.

Selanjutnya terkait penerbitan dan penggunaan alat pembayaran non tunai wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak segan memberikan sanksi kepada pihak yang ditemukan menggunakan alat pembayaran non tunai selain Rupiah diantaranya penggunaan aset digital berupa Kripto.

Baca Juga :  Giliran Dua Hektar Lahan di Perancak Terbakar

“Untuk memberikan kemudahan bagi wisman dalam memperoleh uang Rupiah, KPw BI Provinsi Bali telah memberikan perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebanyak 506 jaringan kantor (109 Kantor Pusat dan 397 kantor cabang) untuk memberikan fasilitas penukaran mata uang asing kedalam Rupiah,” bebernya.

Bank Indonesia mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan Rupiah sebagai mata uang NKRI dan berkomitmen untuk mendorong Gerakan Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah bersama dengan Otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Penulis: Budiarta

Editor: Oka Suryawan