RUU Perampasan Aset Disahkan Menjadi Undang-Undang

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU Perampasan Aset ini diketahui telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.

Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai UU digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). UU Perampasan Aset ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan membuka Rapat Paripurna.

Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Sebelum pengesahan, Rapat Paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.

BACA :  PDIP Pertanyakan Program AJB, Dinkes Sebut Bertransformasi Jadi PPKT

Habiburokhman juga menyebut ada transformasi paradigma keadilan dan pemulihan yang mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan.

“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.

Sementara paradigma dalam Undang-undang Perampasan Aset, menurut Habiburokhman, bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.

“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.

Pembahasan RUU Perampasan Aset pun disebut telah mengedepankan partisipasi publik bermakna atau meaningful participation karena melibatkan sejumlah pihak dari berbagai elemen masyarakat.

Laporan dari Komisi III DPR RI kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari perwakilan Pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berbicara mewakili Presiden Prabowo Subianto di hadapan forum Rapat Paripurna DPR.

BACA :  Gali Lubang Senderan, Warga Temukan Batu Aneh Mirip Sarkofagus

Setelahnya, Puan kemudian meminta persetujuan dewan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna DPR dilanjutkan ketok palu pimpinan tanda UU Perampasan Aset telah disetujui.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” lanjut Puan.

Puan pun meminta agar masyarakat dapat mengakses UU Perampasan Aset.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.

Lebih Cepat dari Target

Pengesahan RUU Perampasan Aset lebih cepat dari yang ditargetkan. Puan berharap beleid baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.

UU Perampasan Aset disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

BACA :  Pemkab Klungkung Salurkan Santunan Rp84 Juta kepada Dua Ahli Waris Pekerja Rentan

“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Puan kemudian menyinggung tentang UU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, termasuk sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut.

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,“ terang Puan.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan 

Follow Balipuspanews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular