RUU Provinsi Bali Disetujui Dibahas Sebagai Usul Inisiatif DPR

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyetujui usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali sebagai RUU inisiatif DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (Foto: DPR RI)
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyetujui usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali sebagai RUU inisiatif DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (Foto: DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali sebagai RUU inisiatif DPR RI.

Sembilan fraksi yang ada di DPR RI dalam pandangan fraksinya menyetujui dan menilai bahwa pembentukan RUU Provinsi Bali diperlukan dan sangat penting untuk kemajuan masyarakat Bali.

“Setelah kita bersama-sama mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, Badan Legislasi DPR RI setuju Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali untuk dilanjutkan dalam tingkat pembahasan selanjutnya,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Nurdin selaku pimpinan rapat pleno di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Secara umum, seluruh fraksi mendorong pemberlakuan UU tentang provinsi Bali, mengingat dasar hukum pembentukan Provinsi Bali saat ini masih dipayungi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, NTB, dan NTT yang tidak lagi mampu mengakomodir perkambangan dan kondisian kekiniaan di Pulau Seribu Pura itu.

Selain itu, konstitusi yang melandasi pembentukan Provinsi Bali juga masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang ketika itu bentuk negaranya masih berbentuk negara federal. Sedangkan bentuk negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI 1945 saat in adalah negara kesatuan.

Baca Juga :  Cek Persiapan Sidang Tahunan, Puan Ungkap Makna Penggunaan Ornamen Batik Kawung Khas Yogyakarta

Oleh karena itu, kedua dasar hukum yang memayungi pembentukan Provinsi Bali itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi Provinsi Bali saat ini.

“Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) berpandangan bahwa RUU Provinsi Bali secara yuridis formal merupakan koreksi sekaligus penyempuraan dari dasar hukum pembentukannya untuk diselaraskan dengan semangat dan jiwa UUD NRI 1945. Bagi Provinsi Bali sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat di daerah setempat untuk mengembangkan potensinya,” ucap Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta.

Senada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar John Kennedy mengatakan dengan pemebntukan Provinsi Bali diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum pemerintahan daerah serta masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah, mengenalkan Bali sebagai ikon daerah khususnya dalam bidang pariwisata dan budaya.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengatakan Provinsi Bali masih menjadi andalan Indonesia dalam menarik wisatawan asing bahkan menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan dunia, dan dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah KTT G20 dimana posisi Indonesia saat ini sebagai presidensi G20.

Baca Juga :  Dua Mahasiswa Jadi Korban Tabrak Lari, Polisi Kejar Pengendara Mobil Feroza

Namun di sisi lain, Fraksi Gerindra menyinggung adanya ketimpangan pembangunan di wilayah Bali yaitu antara Bali Selatan yang perkembangannya lebih maju dibanding wilayah utara dan timur.

“Merespon hal itu, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan pembentukan UU Provinsi Bali merupakan momen tepat untuk membentuk UU Provinsi Bali karena sudah terpenuhinya landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Berdaarkan filosofis UU Provinsi Bali dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat Bali melalui penguatan otonomi daerah berdasarkan NKRI dan Pancasila,” sebut Heri Gunawan.

Harmonisasi Materi RUU

Sementara itu dalam laporannya, Ketua Panja Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali, Willy Aditya melaporkan Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan baik oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Baca Juga :  Anis Matta : Partai Pemimpin Gelombang Perubahan Bisa Ubah Pragmatisme Masyarakat

“Adapun harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Provinsi Bali telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat-rapat yang dilakukan secara fisik maupun virtual pada tanggal 2-3 Februari 2022, dan tanggal 14 Februari 2022,” ucap Willy yang juga Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai NasDem.

Ia mengungkapkan, hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Provinsi Bali yang kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul secara garis besar diantaranya yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan teknis sesuai dengan ketentuan UU.

Ada perbaikan aspek substansi yang disesuaikan dengan rumusan norma 5 RUU tentang Provinsi yang telah diplenokan Baleg sebelumnya. Yaitu berdasarkan aspek teknis, substansi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Panja berpendapat bahwa RUU tentang Provinsi Bali dapat diajukan sebagai RUU inisiatif DPR RI,” tegas Willy.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan