Saat sidang paripurna, dewan keluarkan 15 rekomendasi kepada eksekutif
sewa motor matic murah dibali

Semarapura,balipuspanews.com- Sidang Paripurna DPRD Klungkung  yang berlangsung Rabu(12/9/2018) mengagendakan jawaban pandangan umum DPRD Klungkung terhadap laporan LKPJ-AMJ Bupati Klungkung. Sidang yang dipimpin  Ketua DPRD Wayan Baru dan didampingi Wakil Ketua Nengah Aryanta menghasilkan 15 rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018.

Dalam sidang paripurna itu, bupati Klungkung diwakili wakil bupati Made Kasta. Dari 15 hal  rekomendasi yang diajukan dewan ini,yang menjadi catatan dan koreksi DPRD terhadap LKPJ-AMJ Bupati Klungkung tersebut,antara lain soal pencapaian peningkatan PAD yang lebih signifikan di masa masa mendatang. Oleh dewan, Bupati bersama jajarannya untuk  mampu menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih diperluas lagi.

Dari beberapa item rekomendasi ini seperti penuntasan eks Galian C Gunaksa diharapkan dapat dialokasikan ruang untuk menjadi kawasan wisata terpadu sesuai peruntukan rencana tata ruang yang sudah disepakati awalnya. Disamping itu sebagai sumber PAD juga perlu direvitilasasi kemampuan keuangan PDAM Klungkung sehingga mampu memberikan kontribusi berupa bagian laba Perusda  Kabupaten KLungkung di masa mendatang mampu menjadi lahan peningkatan PAD Kabupaten Klungkung kedepan.  

 

“Peningkatan PAD Klungkung telah sesuai target 100 persen selama lima tahun, namun tingkat ketergantungan Klungkung terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, Provinsi dan Pemkab Badung serta Kota Denpasar masih tinggi,” ujar Wakil Ketua DPRD Klungkung, Nengah Aryanta nada kritis dalam sidang paripurna Dewan tersebut.

 

Lebih jauh menurut Aryanta, DPRD Klungkung menilai secara umum kinerja Bupati Klungkung dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah masa jabatan 2013-2018 cukup baik. Oleh karena itu DPRD Klungkung tidak melakukan outlooking yang terlalu rinci atas LKPJ-AMJ 2013-2018.

 

Namun demikian Arianta mengatakan DPRD tidak memberikan jaminan secara keseluruhan LKPJ-AMJ 2013-2018 bebas dari penilaian Dewan. Dewan juga tidak memberikan  kepastian dan memberikan jaminan tidak terjadi adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan  wewenang yang dapat merugikan keuangan Negara ataupun  daerah Kabupaten Klungkung untuk itu Dewan siap akan melakukan koreksi makro terhadap kinerja Bupati Klungkung.

 

Lebih tegas lagi Dewan  yang disampaikan politisi PDI.P asal Gunaksa ini meminta Bupati Klungkung  agar tidak berulang tahun dan berulang masa jabatan.  Untuk itu dirinya meminta kepada bupati Klungkung  agar  segera memerintahkan wakil bupati, Inpektur Kabupaten dan kepala OPD terkait dalam kapasitas pemegang kewenangan untuk menindaklanjuti hasi pemeriksaan BPK. Diantaranya soal 18 bidang tanah yang belum disajikan dalam neraca daerah per 31 Desember 2017 yang lalu, karena tidak memiliki bukti kepemilikan dan masih proses penelusuran seperti aset pemilikan  pihak ketiga yang ada di Kertagosa.

 

Ditambahkan pula termasuk juga satu bidang tanah diatas ruko bekas Kantor BPD Bali Cabang Klungkung yang dialihfungsikan sebagai jalan pintas pasar senggol dan pasar Semarapura.

 

“Ke 19 bidang tanah ini agar segera ditelusuri status kepemilikannya agar jelas siapa dan dimana pemiliknya,” ujar Nengah Aryanta.

 

Sementara ityu dewan juga merekomendasikan jika memang diperlukan Dewan meminta kepada Bupati Klungkung untuk segera melakukan mutasi ASN KLungkung.

 

” Jika diperlukan Bupati KLungkung tidak perlu menunggu tenggang waktu 6 bulan melakukan mutasi jika itu dianggap mendesak seperti  yang disaratkan Kemendagri,karena ini sudah menjadi kewenangan Bupati namun Dewan menyadari jika itu diperlukan  agar Bupati Klungkung jangan ragu melakukan mutasi asal sesuai dengan ketentuan,”ujar Nengah Aryanta yang juga menjabat Bendesa Gunaksa ini tegas. (Roni)

Tinggalkan Komentar...