Sampaikan Pandangan Fraksi, Hanura Pertanyakan Dana Promosi Pariwisata Klungkung

Juru bicara Fraksi Hanura Klungkung Wayan Buda Parwata menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan dewan
Juru bicara Fraksi Hanura Klungkung Wayan Buda Parwata menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan dewan

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Ada yang menarik disampaikan fraksi Hanura DPRD Klungkung yang dibacakan oleh I Wayan Buda Parwata dalam rapat paripurna di gedung DPRD Klungkung, Selasa (23/11/2021).

Fraksi partai pimpinan Oesman Sapta Odang itu mempertanyakan dana program pemasaran yang dikelola dinas pariwisata sebesar Rp3.849.247.275 untuk penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

Hanura juga menyinggung dana program peningkatan kerjasama dan kemitraan sebesar Rp1.551.205.150.

“Dengan program peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri, berapa target kunjungan wisata yang ingin dicapai di tahun 2022 mohon penjelasan saudara Bupati,” kata Buda Parwata.

Hanura juga menyorot anggaran pelatihan kerja produktivitas dan belanja modal di dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk pelatihan kerja produktivitas dipasang Rp 72.134.000. Sedangkan belanja modal Rp 3.615.600.000.

Baca Juga :  HUT Kemerdekaan ke-77 RI, Warga Kali Unda Gelar Upacara di Bendungan Tukad Unda

“Apakah kondisi ini betul-betul menjadi prioritas kebijakan di TA 2022 mengingat di Kabupaten Klungkung telah banyak berdiri balai latihan kerja apakah tidak sebaiknya pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan kerjasama dengan balai pelatihan kerja yang sudah ada,” tohok Buda.

Belum cukup sampai disitu, Hanura juga menanyakan besarnya cicilan untuk membayar pinjaman PEN termasuk implementasi program yang telah direalisasikan yang berasal dari PEN.

Sementara fraksi PDIP melalui Jubirnya Ni Ketut Sukarini menyoroti pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

‚ÄúSehubungan masih belum pulihnya perekonomian yang menyebabkan kontraksi minus dari sisi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, maka Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Klungkung meminta agar segala belanja Modal yang tidak urgen ditiadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih besar yang sempat tertunda dari tahun lalu,” Sukarini.

Baca Juga :  Buka Masa Sidang 2022-2023, Puan: DPR Sudah Rampungkan 43 UU Dalam 3 Tahun

Fraksi Nasdem melalui jubirnya Ida Made Gayatri mempertanyakan dana PEN yang belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat bisa berdampak pada program yang telah disepakati.

Hal yang tidak jauh beda juga ditegaskan fraksi Golkar melakui pembicaranya Wayan Mardana.

Menurutnya, belum adanya kepastian persetujuan dari pemerintah pusat apakah akan berpengaruh terhadap program yang telah disepakati bupati dengan DPRD pada KUA dan PPAS 2022.

Fraksi Gerindra juga kompak menanyakan progres dana pinjaman PEN sebesar Rp 170 miliar.

Sedangkan fraksi Persatuan Demokrat mendorong bupati melanjutkan program universal health coverage (UHC).

Penulis/Editor : Oka Suryawan