BULELENG, balipuspanews.com – Masih banyaknya program bantuan pemerintah yang selama ini dipandang kurang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial (Dinsos) berusaha untuk mewujudkan sebuah data yang bisa menjadi kunci agar segala program bantuan sosial dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra mengatakan sebagai langkah untuk mewujudkan sebuah program bantuan pemerintah tepat sasaran, tidak ada kecemburuan serta kerawanan sosial. Maka dibutuhkan data kemiskinan yang valid, obyektif, mutakhir serta realistis terhadap fakir miskin atau masyarakat tidak mampu.
Sehingga Kunci dari semua itu menurut Kariaman yakni terwujudnya Buleleng satu data kesejateraan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun begitu sangatlah diperlukan upaya kolaboratif serta sinergi dari seluruh stake holder.
“Kami sudah skemakan dan polakan untuk mewujudkan itu, baik dengan membentuk Peraturan Bupati serta membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) DTKS. Bahkan dalam tim ada unsur Kejaksaan, Kepolisian, OPD terkait guna memetakan hasil musyawarah desa,” terang Kariaman saat ditemui, Kamis (26/1/2023).
Kadis Kariaman menambahkan jika dalam Permensos No. 3 Tahun 2001 penguatan data melalui muswarah desa didorong hasilnya berupa berita acara hasil tingkat kelayakan verifikasi dan validasi data ke DTKS.
Namun dari sekian data yang telah diterima masih ada indikasi data tersebut belum realistis. Untuk itu dalam tim ini pihaknya akan terjun kelapangan bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, SDM pendamping program dari Kemensos dan internal.
“Hasil pemetaan disesuaikan antara jumlah penduduk, DTKS, program diterima apa sudah sesuai dengan kriteria. Inilah yang di monev ke 148 desa dan kelurahan akan dicek sekiranya tidak sesuai dengan kriteria lalu diambil langkah uji petik pengecekan ke lokasi atau desa lalu diverifikasi tingkat kelayakan datanya.
Bersama tim tentunya akan kami lakukan pembinaan jika menemukan ketidaksesuaian. Fungsi edukasi diutamakan agar kriteria saat verival sesuai kenyataan,” paparnya.
Maka dari itu, diharapkan saat pemutahiran data oleh Perbekel atau Lurah agar bisa betul-betul dilaksanakan proses verifikasi, pengecekan tingkat kelayakan masing-masing warga masyarakat yang diajukan ke DTKS atau program penerima manfaat agar tepat sasaran seperti ODGJ, sakit kronis, disabilitas, sebatang kara, kategori tidak mampu itu di nomor satukan.
“Pemutakhiran dari desa kelurahan sangat penting, tidak selamanya masyarakat itu miskin, mungkin ekonominya sudah meningkat, ada yang sudah meninggal atau sudah pindah. Pengecekan di lapangan sangat penting. Inilah muara dari Buleleng satu data kesejateraan sosial agar data betul-betul valid,” pungkasnya.
Penulis : Nyoman Darma
Editor : Oka Suryawan
