Satu Tahun Kabinet Jokowi-Ma’ruf, Publik Diminta Jangan Mudah Simpulkan Pemerintah Gagal

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin

JAKARTA, balipuspanews.com – Semua pihak baik perorangan maupun kelompok organisasi diminta tidak mudah menyimpulkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin gagal dalam kurun waktu satu tahun.

“Karena, saya yakin siapapun yang menjadi presiden di negeri ini, sekarang ini, pasti juga tidak akan mampu menghindarinya karena masalah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan COVID-19,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Menurut Anwar Abbas, banyak pihak yang menilai Pemerintah telah gagal menangani ekonomi, padahal masalah ekonomi tidak hanya di Indonesia tetapi di hampir seluruh negara-negara besar di Eropa Barat, Amerika Serikat, hingga China.

“Dengan rontok dan bermasalahnya ekonomi mereka oleh COVID-19, maka ekonomi kita tentu dengan sendirinya juga akan bermasalah. Karena ekonomi kita dan ekonomi negara-negara lain tersebut juga sudah terlalu jauh dan dalam berintegrasi dengan ekonomi dunia,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf genap satu tahun pada, Selasa 20 Oktober 2020 besok. Anwar Abbas menuturkan, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa yang menyertai perjalanan pemerintahan, yakni pemimpin harus selalu siap untuk menghadapi krisis.

“Agar setiap terjadi krisis, kita tidak terlalu kaget dan terpukul. Meminjam istilah Bung Hatta (Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta), kita harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional kita dengan memperbesar tenaga beli rakyat. Produksi yang kita lakukan harus ditujukan pertama-tama dan utama adalah untuk kepentingan ke dalam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” papar Abbas.

Dijelaskan Anwar Abbas, langkah ekspor yang dilakukan oleh Pemerintah sangat penting, asalkan sifat dari ekspor itu yang diubah agar tidak hanya sebagai tujuan yang pertama dan utama, melainkan menjadi keperluan untuk pembangunan.

“Karena dalam konsep ini yang menjadi tekanan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan barang-barang keperluan hidup bangsa kita yang bahannya terdapat di tanah air kita sendiri. Dan apa yang tidak dapat kita hasilkan sendiri, itulah yang kita datangkan dari luar negeri untuk menggenapkan keperluan rakyat dan negara yang itu kita bayar dengan ekspor,” jelas Abbas.

“Maka kita harus bisa mengusahakan agar barang-barang yang kita ekspor itu adalah barang-barang yang sudah jadi atau barang-barang industri. Sehingga kita dapat menciptakan nilai tambah yang besar dan itu tentu saja akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara keseluruhan,” tambah Abbas.

Ketua PP Muhammadiyah ini berharap peranan Pemerintah dalam hal ini dapat diperkuat, karena lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah lah, Indonesia mampu menciptakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak.

“Kedaulatan ekonomi dan kedaulatan bangsa serta negara ini di masa depan akan semakin dapat tegak dengan baik dan dengan sekokoh-kokohnya,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan