Penandatanganan fakta itegritas UPPKB Cekik.

NEGARA,balipuspanews.com – Larangan pengoprasian truk kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL) memang masih dalam tahap sosialsisasi.

Namun Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali-NTB sudah mulai melakukan persiapan. Salah satunya dengan membuat fakta itegritas yang Rabu (16/2) dirandatangani di UPPKB Cekik, Gilimanuk.

Pada acara Prenndatnganan fakta Integritas yang dihadiri olerh Kepala BPTD Bali-NTB Zulmardi, Kasat Lantas Polres Jrembrana Iptu Shinta AYu Pramesti dan Satpel Palabuhan Gilimanuk.

Kepala UPPKB Cekik I Ketut Iriana Waskita menyampaikan Jembatan Timbang Cekik memang menjadi pilot proyek wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

“Dengan dijadikanya pilot proyek WBK dan WBBM maka kami akan berusaha melakukan tugas-tugas sesuai aturan,” ujarnya.

Denganadanya rencana larangan pengoprasian truk odol, UPPKB Cekik siap melaksanakanya namun masih membutuhkan tambahan personil, serta sarana dan prasaranan.

“Kami sudah terus berkoordoinasi dengn kepolisian dan instansi terkait lainya dan semuanya siap untuk mendukung dan membantu,” ungkapnya.

Kepala BPTD Bali – NTB Zulmardi, menyampaikan,UPPKB Cekik dipilih sebagai pilot proyek WBK dan WBM karena oprasionalnya paling padat disbanding UPPKB lainya.

Fakta integritas ini merupakan langkah pencegahan korupsi dam peningkatan pelayanan, “Untuk melaksanakanya sangat dibutuhkan kekompakan mulai dari pimpjnan dengan semua bawahanya. Semuanya harus memiliki kesamaan integritas dan mengikuti semua aturan. Biasakan melakukan yang bemar bukoan membenarkan yang biasa,” ungkapnya.

Terkait larangan pengoprasian truk odol, memang harus dilaksnakan dengan tegas sehingga ada shok terapi bagi spoor atau pemilik trukodol.

“Tindakan tegas bisa dengan melakukan penyidikan karena truk odol sudah termasuk melanggar pidana. Namun tetap juga harus ada solusi dan sosialisasi seperti dengan mendatangi pengusaha dan menyampaikan apakah mau diproses seuai undang-undang atau mengoprasikan kendaraan yang seuai aturan begitupula muatanya,” jelasnya .

Kasi Sanpras BPTD Bali-NTB Haji Boy menambahkan untuk melaksanakan laraangan pengoprasian truk odol, personil di UPPKB Cekik memang masih kurang. Untuk memaksimalkan kegiatan idealnya ada 60 orang personil sehingga bisa berugas dalam tiga atau empat sif.

“Untuk sarana dan prasarana juga masih kurang dan ini menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Kasat Lantas,Polres Jembrana Iptu Shinta Ayu Pramesti menyampaikan, Polres akan mendukung dan siap amankan penegakan larangan pengoprasian odol itu.

“Selama ini kita sudah melakukan tindakan, namun untuk tidak menberikan melanjutkan perjalanan kita kita belum.bisa karena belum ada tempat,” ujarnya.(nm/bpn/tim)