JAKARTA, balipuspanews.com – Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk penguatan perekonomian negara dalam beberapa tahun terakhir justru kontraproduktif dengan tujuan awal pembentukan perusahaan negara tersebut.
Pasalnya, banyak BUMN bangkrut dan justru menjadi beban negara. Terakhir, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia yang diambang kebangkrutan karena harus menanggung beban biaya dan pengeluaran lebnih besar dari pendapatannya.
Mantan Wakil ketua DPR RI Fahri hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan untuk menyelamatkan keberadaan BUMN perlu evaluasi secara menyeluruh. Salah satunya, melakukan privatisasi dengan syarat kepemilikan BUMN strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia yang telah mengenal seluk beluk dari satu BUMN.
“Menurut saya diprioritaskan, diprivatisasi, diambilalih oleh UMKM atau serikat karyawannya. Jual saja. Nanti mereka mau kerjasama dengan siapa atau pinjam dengan bank. Itu urusan mereka,” ucap Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Gelora Media Center, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Fahri berpandangan tidak ada teori yang bisa membenarkan karyawan perusahaan negara sejahtera, jika konsepnya masih menggunakan pendekatan ‘dikuasai negara’.
“Jadi dikuasai negara itu adalah politik,” ujarnya.
Oleh karena itu, kehadiran negara harus dibatasi pada soal-soal yang memang tidak bisa dilakukan oleh negara. Sebab, negara tidak akan sanggup mengelola bisnis karena hingga saat ini masih menggunakan pendekatan kekuasaan dalam pengelolaannya.
Ia mencontoh, dalam penempatan direksi BUMN selalu yang diprioritaskan mengisi jabatan direksi BUMN adalah orang-orang yang dianggap telah membantu atau berjasa ikut memenangkan dalam perebutan kekuasan saat pemilu.
“Dan nggak ada yang namanya kesejahteraan rakyat kalau politik yang mengurusnya. Karena semuanya mentalintasnya menjadi mentalitas kekuasaan,” tegasnya.
Pembicara lainnya, Sekretaris Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan perampingan jumlah BUMN menjadi solusi terbaik agar pendirian perusahaan negara yang tujuannya untuk penguatan perekonomian tercapai.
Saat ini, kementeriannya terus memetakan mana saja BUMN yang dianggap perlu dibubarkan untuk mencapai jumlah ideal dari perusahaan negara.
“Nanti kita targetkan hanya sekitar 42-43 BUMN saja. Kita rampingkan. Memang akan ada perampingan lagi,” ungkap Arya.
Pihaknya juga telah menetapkan kebijakan untuk tidak lagi menyuntikkan dana segar atau modal dalam bentukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sakit seperti yang dialami maskapai Garuda Indonesia saat ini.
“Untuk Garuda saja kita berpikir ulang untuk PMN. Kita harus berani ekstrem. Kita harus berani menelan pil pahit tapi pada akhirnya untuk kesehatan kita semua. Jangan dikit-dikit PMN, sedikit-sedikit PMN. Kita nggak mau juga,” tegas Arya.
Sementara itu, Komisaris PT Garuda Indonesia, Peter F. Gontha menampik sakitnya maskapai Garuda Indonesia hingga diambang kebangkutan karena by desain.
“By Desain? Saya rasa tidak ada yang merekayasa untuk merontokan Garuda. Yang ada memang kejadian secara alami terjadi,” kata Peter.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
