Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, I Made Subur SH.
sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Carut-marut dugaan penyimpangan pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Patas, Kecamatan Gerokgak membuat gerah sejumlah pihak. Tak terkecuali Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng.

Tidak ingin berlama-lama, DPMD Buleleng langsung turun mengambil insiatif menguak dugaan penyimpangan itu, dengan menghadirkan pengurus BUMDes dihadapan Tim Monev Provinsi Bali, Unit Tipikor kepolisian didampingi Kejaksaan Buleleng, di GOR Amartha Yudha, Desa Patas, Senin (21/10).

Hasilnya, satu per satu kebobrokan pengelolaan dana yang berasal dari Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara terungkap. Selain dana modal BUMDes sebesar Rp 1,2 miliar tidak jelas, pengurus BUMDes diduga membuat pengakuan fiktif dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ).

Tak pelak, tim harus putar otak mencari jalan tengah persoalan runyam tersebut. Tim memutuskan memberikan waktu sepekan alias tujuh (7) hari kepada pengurus untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Kepala Dinas (Kadis) PMD Buleleng, I Made Subur SH mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu toleransi selama tujuh hari kepada pengurus BUMDes untuk menyelesaikan laporan kegiatan selama ini.Termasuk laporan keuangan dan jumlah nasabah aktif maupun pasif yang dikelola selama ini.

“Kita ingin mengetahui pengelolaan dana gerbangsadu tahun 2012 termasuk dana tabungan masyarakat serta dana penyertaan modal desa kepada BUMDes senilair Rp 200 juta.Ini yang ingin kita ketahui dahulu untuk apa dana-dana tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ungkap Kadis Subur. 

Imbuh dia, dari data itu pihaknya bersama tim tindak pidana korupsi (Tipikor) kepolisian dan kejaksaan akan mempelajarinya dan selanjutnya dilakukan verifikasi data.

“Setelah kita hitung uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUMDes sebesar Rp 1,2 miliar,ini harus ada.Kalau memang nyangkut dimasyarakat kita akan buatkan surat pernyataan,” tegasnya.

Nah, demi menyelamatkan uang rakyat sebesar 1,2 miliar, Kadis Subur mengaku lebih memilih menyelesaikan persoalan BUMDes di Desa Patas dengan cara lebih fleksible terlebih dahulu.

Sebelumnya, BUMDes Desa Patas diterpa masalah. BUMDes yang awalnya bermodal Rp 1 Miliar kini tinggal Rp 21 juta. Ironisnya, sejumlah pengurus diduga menilep dana BUMDes dengan melakukan peminjaman tanpa jaminan. Hal itu terungkap dalam musyawarah desa (Musdes) yang digelar oleh masyarakat desa Patas, Kecamatan Gerokgak di GOR Amartha Yudha, Selasa (15/10) lalu.