Jumat, Februari 23, 2024
BerandaBadungSeluruh Fraksi DPRD Badung Setujui Tiga Ranperda, Dewan Minta Pajak BPHTB Sesuai...

Seluruh Fraksi DPRD Badung Setujui Tiga Ranperda, Dewan Minta Pajak BPHTB Sesuai Transaksi Real

BADUNG, balipuspanews.com – Seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umumnya terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung saat Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/10/2023).

Sidang yang dipimpin langsung oleh
Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta ini membahas tiga Ranperda yakni Ranperda APBD 2024, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Ranperda Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyampaikan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Badung Gede terkait Ranperda atau Rancangan Peraturan Daerah.

Disebutkan, Ranperda yang disampaikan Fraksi-Fraksi meliputi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilanjutkan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

“Jadi, yang pertama di Fraksi-fraksi semuanya sudah menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Pajak, Bangunan Gedung, kemudian yang terakhir mengenai APBD,” ujarnya.

BACA :  Bahas Hibah Tanah di Desa Pererenan, Ketua DPRD Badung Gelar Raker

Lebih lanjut dikatakan Politisi asal Desa Dalung ini terdapat Pemandangan Umum yang menarik disampaikan dari Fraksi Golkar. Dimana disampaikan bahwa Pemungutan Pajak terkait BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan itu disesuaikan dengan Undang-Undang.

Disebutkannya, Undang-Undang Pajak Nomor 22 itu mengenai real artinya dengan transaksi, sehingga tidak ada multi tafsir.

“Nah, ini bagus nanti kami sampaikan dalam pengkajian oleh Pansus mengenai pajak itu, sehingga tidak ada ragu-ragu. Apakah menggunakan NJOP, apa nilai real transaksi. Ya, sudah pokoknya transaksi saja, agar tidak ada lagi perbedaan antara Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan serta pajak-pajak lainnya. Jadi, itu sudah clear,” kata Parwata.

Dirinya berharap agar Perda yang nantinya dihasilkan ini tidak boleh abu-abu. Seperti dalam penegasan dalam Bangunan Gedung yang menggunakan arsitektur Bali.

Sementara itu, terkait APBD Kabupaten Badung tahun 2024, Parwata mengatakan seluruh fraksi menyatakan dukungannya terhadap rancangan tersebut.

“Sepanjang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, semua Fraksi mendukung kebijakan tersebut. Dengan demikian, Fraksi-Fraksi sangat konstruktif masukannya, sehingga besok dapat dilihat Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi,” ungkapnya.

BACA :  Dorong Perkembangan Olahraga di Kabupaten Badung, Sekda Adi Arnawa Buka Turnamen Youth Badminton di Jimbaran

Selama pelaksanaan rapat turut dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Badung, para Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, para Tenaga Ahli DPRD Badung dan para undangan lainnya.

Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular