Sembako Dipajaki, Wakil Ketua MPR RI Persoalkan Asas Keadilan Sosial di Masyarakat

Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani saat memaparkan pandangannya dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk 'Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial' di Media Center Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). (Foto: Media Center Parlemen RI)
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani saat memaparkan pandangannya dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk 'Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial' di Media Center Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). (Foto: Media Center Parlemen RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Bocornya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, draf tersebut memuat bahwa sembako dan sektor pendidikan akan dikenai pajak.

Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mempersoalkan kebijakan tersebut yang kurang memperhatikan asas keadilan sosial di masyarakat. Karena di sisi lain, pemerintah menerapkan penghapusan PPnBM untuk mobil dengan alasan menyelamatkan industri mobil.

Selain itu, masih banyak sumber pendapatan negara yang seharusnya bisa digali pemerintah dengan tidak menyasar sembako dan pendidikan.

“Nah, ini yang kemudian selalu kita kritisi paling tidak dari perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Arsul Sani dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk ‘Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial’ di Media Center Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Arsul mengatakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan pendidikan oleh pemerintah harus diterapkan secara hati-hati dan lebih transparan dalam membuat kebijakan.

Seperti halnya tex amnesty, pengampunan pajak tahun 2020 itu seharusnya transparan, sejauh mana keberhasilan atau pemasukan negara dari kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Terima Nota Keuangan 2023, Puan Minta Insentif Pajak Dipertajam Demi PEN

“Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Apalagi sekarang juga akan ada kebijakan tex amnesty jilid II,” tegas Arsul.

DPR sendiri sebenarnya sudah memberikan seluruh dukungan penuh kepada pemerintah, agar lebih kreatif untuk meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dengan menghindari pajak sembako dan pendidikan, karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 45 dan keadilan sosial sila kelima Pancasila.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad (Kamrus) menekankan paradigma menyusun dan menciptakan sumber-sumber penerimaan baru bagi negara, haruslah memegang prinsip dasar keadilan.

“Harusnya sektor penerimaan perpajakan kita, datanya sudah jelas, paradigma pengalaman kita dalam realisasi penerimaan berasal dari 3 sektor, yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan di sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Sampai hari ini, Kamrus mengatakan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja dari Menteri Keuangan (Menkeu) atau Direktorat Jenderal Pajak belum menerima agenda pembahasan atau materi yang berkaitan dengan usulan RUU KUP tersebut.

“Karena itu secara resmi kami belum pernah membahas dan secara resmi kami belum pernah membaca pasal demi pasal yang menjadi konten dan pada ususlan revisi UU tersebut,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerinra ini.

Baca Juga :  Ratusan Peserta Ikuti Upacara Peringatan HUT Provinsi Bali ke-64 Tahun 2022 di Karangasem

Soal revisi UU KUP sendiri, Kamrus mengaku memang seharusnya dilakukan revisi karena telah terjadi evolusi dari sistem ekonomi Indonesia, atau telah terjadi proses transformasi ekonomi yang dulu lebih konvensional sekarang mulai beralih ke digital. Mulai dari produksi, pemasaran hingga transaksi sudah beralih ke digital.

“Maka adaptasi terhadap regulasi perpajakan kita harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi suatu bangsa, ekonomi suatu negara,” ujarnya.

Dalam persoalan ini, Kamrus mengatakan pentingnya pemerintah dan DPR fokus pada perwujudan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Yaitu bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia sampai pada titik kesejahteraan dan kemakmuran yang dibangun di atas pondasi keadilan,” papar Kamrus.

Pasal dalam konstitusi itu jelas dan tidak multitafsir, karena Bung Karno pernah mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan berhasil merebut kemerdekaan, di seberang sana ada tujuan dan cita-cita besar yaitu kemakmuran dan itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa bekerja sekuat tenaga.

Sehingga, sambung dia, Pasal 27 ayat 2 itu perlu diturunkan ke dalam berbagai macam regulasi dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Refleksi 77 Tahun DPR RI, Terus Bertransformasi untuk Menjadikan Indonesia Bangsa Kuat dan Tangguh

Sementara itu, Peneliti dari INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan revisi UU KUP sudah masuk Prolegnas prioritas 2021. Sehingga pemerintah sudah pasti menyiapkan draft-nya. Dalam draft itu sudah menyebutkan usulan revisi secara teknik dan teknikal terkait presentase tarif dan obyek pajak itu sendiri.

“Anehnya dalam revisi itu muncul PPN Sembako dan pendidikan di tengah masyarakat sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” kata Enny.

Padahal, sembako dan pendidikan ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak yang sudah pasti akan menguras emosi publik. Berbagai macam perspektif, kecurigaan, dugaan, karena beras dan pendidikan itu pasti memiliki respon yang luar biasa.

“Pertanyaannya? Apa pemerintah tak bisa kreatif lagi untuk mencari penerimaan negara? Padahal potensi dari pajak sumber daya alam (SDA) kelautan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan orang-orang kaya yang masuk majalah Forbes itu belum digali secara optimal dan itu sangat besar. Tapi, beban pajaknya malah dapat pengecualian. Kenapa pemerintah tidak berani, Enny mengatakan karena yang dihadapi adalah oligarki kekuasaan,” jelas Enny lagi.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan