Senin, Juli 22, 2024
BerandaBadungSempurnakan Ranperda Desa Presisi, Data Desa di Badung Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Sempurnakan Ranperda Desa Presisi, Data Desa di Badung Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

BADUNG, balipuspanews.com
Pansus Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi kembali menggelar rapat kerja (Raker) di ruang rapat Gedung DPRD Badung Senin (25/9/2023).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus, I Wayan Sugita Putra dan dilaksanakan bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta lembaga vertikal di Pemkab Badung.

Dalam Rapat tersebut Ketua Pansus, I Wayan Sugita Putra didampingi sejumlah anggota seperti Ni Luh Putu Sekarini, Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, I Gusti Ngurah Sudiarsa, I Wayan Loka Astika dan I Gede Suardika, Made Ponda Wirawan, AAN ketut Agus Nadi Putra serta Yayuk Agutin Lessy.

Ketua pansus menyampaikan, Raker kali ini merupakan rapat kelima setelah menyerap berbagai aspirasi.

“Tujuannya adalah apa yang kita kemarin laksanakan diserap aspirasi itu, sekarang disempurnakan kembali biar betul-betul data desa presisi ini setelah kita undangkan data yang ada di desa terintergrasi penuh dengan kabupaten dan data yang ada desa ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh perbekel masing masing, atas data yang diinput atau disetorkan atau diposting dikasi nantinya, setelah ini baru rancangan ini dibawa ke pak bupati melalui bagian hukumnya nanti disana di sempurnakan, didiskusikan dan seterusnya, habis itu baru finalisasi,” paparnya.

BACA :  Cium Kejanggalan Saat Verfak, Ismaya Menduga Ada Pihak Yang Ingin Menjegal Calon Independen

Lebih lanjut, Wayan Sugita mengatakan rancangan raperda desa presisi ini terdiri dari 11 bab dan 21 pasal, dan kalau disubstansi batang tubuh dan seterusnya tidak ada perubahan, yang ada penyempurnaan adalah norma norma yang ada tata penulisan dan seterusnya yang ada penambahan norma disubstansinya.

“Kita rancang jadwal ini biar kita selesai nanti di November dan dimasa sidang ketiga agar bisa kita minta persetujuan di paripurna sehingga rancangan ini biar bisa menjadi perda, itu harus verifikasi ke gubernur Bali, dan lagi tahapannya masih ada setelah kita sahkan di paripurna DPRD,” tutupnya.

Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular