BANGLI, balipuspanews.com – Dalam upaya penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Bangli tahun 2020, Jumat (7/2) Bappeda Litbang Kabupaten Bangli Gelar Acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2020.
Acara yang dipusatkan di ruang Audio Visual Museum Gunung Api Batur dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangli, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Perwakilan Pappeda Provinsi Bali, staf ahli Bupati, unsur Perguruan tinggi, Kepala Kantor kementerai Agama, Kepala Kantor BPS Kab Bangli, PHDI Kabupaten Bangli, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kecamatan.
Ketua Panitia DR. Putu Ganda menyampaikan latar belakang terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini ini adalah rancangan awal rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam pasal 20 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Kepala Bappeda menyiapkan rancanagn awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
Untuk menjabarkan amanat tersebut maka terbitlah permendagri No.86 tahun 2017 untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang sudah diperbahaui menjadi Permendagri no. 54 tahun 2010 dalam pasal 80 ayat (1) berbunyi “Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik utnuk mendapat masukan dan saran penyempurnaan.
Lanjut dikatakan forum ini adalah untuk mengimplementasikan pendekatan atas asas transparansi, yang bertujuan untuk sinkronisasi dan integrasi isu strategis yang menyentuh titik kebutuhan masyarakat Bangli dalam pencapaian Visi dan Misi bupati dan Wakil Bupati terpilih sekaligus sebagai bahan penyempurnaan sasaran pembangunan Bangli kedepan.
Tema Kegiatan Hari ini yaitu “Optimalisasi Hasil Pembangunan untuk Masyarakat Bangli yang Gita Shanti melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia yang didasari kearifan lokal buaya Bali” ditambahkan forum konsultasi publik diikuti oleh berbagai elemen pemangku kepentingan Baik seluruh OPD dan lintas sektoral yang ada di Kabupaten Bangli dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bangli, DPA Bappeda Litbang.
Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Bali yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia I.B Wesnawa, bahwa Pelaksanaan forum konsultasi publik Kabupaten Bangli tahun 2020 ini memiliki makna yang sangat penting karena melalui forum ini akan diperoleh berbagai masukan dan saran sehingga RKPD Kabupaten Bangli yang akan disusun benar-benar mampu memberikan kontribusi dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Bangli. Selain itu diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pembangunan adalah sebuah peroses dan upaya menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan standar hidup setiap orang baik itu pendapatannya, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja” terangnya.
Oleh karena itu pembangunan hendaknya dapat dimaknai sebagai aktivitas pembangunan bukan hannya dari fisik ekonomi, akan tetapi secara utuh menyangkut manusia, alam, serta kearifan lokal budaya daerah setempat sesuai dengan Visi Misi Nangun Sad Kerti Loka Bali.
“Tujuannya adalah untuk dapat mengurangi disparitas (ketimpangan) antar daerah maupun antar warga /masyarakat, pemerataan dan keadilan memberdayakan masyarakat menambah lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian sumber daya manusia, alam bali, adat dan budaya untuk dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat bali dan untuk generasi mendatang” pungkasnya.
Selain itu yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan pembangunan yang lebih terarah dan terfokus pada landasan perencanaan dengan mempertimbangkan segenap aspek pembangunan secara komprehensip yang pada akhirnya sejalan dengan konsep anggaran berbasis kinerja yang senantiasa memperhatikan keterkaitan antara penggangaran dan prestasi kinerja program yang dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas unit kerja dan pengelolaan anggaran yang dikaitkan dengan program prioritas (money follow program priority).
Sementara itu Sambutan Bupati Bangli yang dibacakan oleh Asisten I Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Drs. I Nyoman Puja M.Si menyampaikan tahun 2021 adalah tahun strategis dalam masa jabatan kepala daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 karena secara efektif tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam penjabaran Visi dan Misi yang sebagian besar sudah terinplementasi, sehingga ditahun berikutnya dapat dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan.
“Forum konsultasi publik ini adalah wahana untuk evaluasi program program pembangunan sekaligus sebagai bahan penyempurnaan prioritas dan sasaran pembangunan Bangli kedepan” katanya.
Lebih lanjut, tentu masih banyak isu-isu pembangunan yang memerlukan perhatian kita bersama baik isu politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pada isu keamanan dan ketertiban daerah dan terakhir adalah dinamika pasca ditetapkannya undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa disamping isu-isu aktual yang mencul sebagai dampak dari dinamika globalisasi yang sangat cepat.
Pembangunan di Kabupaten Bangli masih berkutat pada program prioritas Gerbang Gita Santi, Bedah Rumah, Beasiswa pendidikan keluarga kurang mampu, pembangunan infra struktur dasar seperti jalan, jembatan dan penyediaan air bersih, pasar, pembangunan pariwisata (pembangunan kebun raya) serta pelestariaan adat dan budaya.
Tentu dari program prioritas tersebut masih banyak kendala dan kantong kantong kemiskinan di beberapa Desa dan pemerataan ekonomi masih ada ketimpangan antara yang miski dan yang kaya.
Untuk pertanian kita masih memiliki tantangan karna menurunnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB serta tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani, begitu juga bidang bidang lain yang butuh perhatian kita bersama.
“Untuk mengatasi hal tersebut kita harus berupaya mendorong mewujudkan koordinasi dan sinergitas program-program pembangunan di daerah dengan program Provinsi dan Pusat, dengan merangkul seluruh komponen masyarakat, baik kalangan BUMD, maupun para pengusaha agar tergerak untuk berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bangli dengan pola terintegrasi” pungkasnya. (rls/bpn/tim)
