Minggu, April 14, 2024
BerandaNasionalJakartaSemua Pihak Didorong Terus Perjuangkan Terbentuknya Peradilan Agama Hindu

Semua Pihak Didorong Terus Perjuangkan Terbentuknya Peradilan Agama Hindu

JAKARTA, balipuspanews.com- Banyaknya kasus yang bersinggungan antara hukum agama Hindu dengan hukum positif negara, membuat umat Hindu seringkali tidak mendapat keadilan. Sebab, meski diakui namun dalam praktiknya hukum agama Hindu tidak sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan peradilan agama Hindu harus terus diperjuangkan agar kepentingan masyarakat Hindu bisa terakomodir.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi seminar online dengan tema “Kesadaran dan Dinamika Hukum Hindu di Indonesia” yang dihelat STAH Dharma Nusantara, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Seminar menghadirkan dua pembicara Prof. Dr. I Putu Gelgel, M.Hum. (Guru Besar UNHI Denpasar) dan I Ketut Alit Priana Nusantara, SH,.C.L.A (Advokat merangkap Pengajar Kajian Yuridis dan Teknik Penulisan Pendapat Hukum II).

Acara dibuka Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STAH Dharma Nusantara, Untung Suhardi S.Pd.H, M.Fil.H dan dimoderatori I Made Biasa, S.Ag, M.Fil.H (Dosen STAH Dharma Nusantara Jakarta).

Dalam paparannya, Ketut Alit Priana Nusantara fokus mengambil tema diskusi tentang “Hukum Hindu dalam Perpektif Hukum Nasional”.

Alit mengatakan dari amatannya langsung saat beracara di pengadilan, putusan pengadilan seringkali tidak memiliki rasa dan asas keadilan bagi umat Hindu saat berpekara di pengadilan.

“Karena hukum Hindu begitu masuk pengadilan banyak intepretasi yang mempengaruhinya, belum lagi ditarik-tarik ke dalam sistem hukum nasional,” ucap Alit.

Ia mencontoh, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak waris. UU Perkawinan yang menjadi landasan yuridisnya telah memasukkan hukum Hindu juga awig-awig. “Ini yang lagi rame kemarin. Bagaimana dengan orang yang pindah agama. Kemudian kehilangan hak waris nya menurut hukum Hindu. Apakah semua putusan pengadilan seperti itu. Kalau kita riset secara hukum, tidak,” ungkap Alit.

BACA :  Datangi Open House Prabowo, LaNyalla Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Gerindra

Dalam kasus ini, UU Perkawinan dan UU Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan yurudisnya di pengadilan. Sementara hukum Hindu di UU Perkawinan maupun UUPA sendiri sudah diakomodir oleh para pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan DPR saat pembahasannya.

Persinggungan terjadi ketika seorang umat Hindu yang berpindah keyakinan dan kehilangan hak warisnya berdasarkan ketentuan hukum Hindu, namun ternyata putusannya berbeda di pengadilan. “Jadi kalau ngomong hukum perkawinan juga diakui. Dan hukum perkawinan itu arahnya waris yang masih meneruskan kewajiban secara keagamaan,” ujarnya.

Belum lagi sumber daya manusia (SDM) yang menangani perkaranya. Seringkali putusan Pengadilan Negeri sangat jauh dari nilai rasa dan asa keadilan karena kompetensi hakim yang memutus perkaranya berbeda jauh baik dari aspek budaya, karakter dan pengetahuannya.

“Maka bisa dibayangkan seperti apa putusannya. Kami mengalami itu. Dan di sana kita lihat nilai keadilan masyarakat, adat, masyarakat agama dan masyarakt Hundu, nilai rasa dan ekadilan kita terkebiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan Agama Hindu menjadi sangat mutlak diperlukan. “Jadi dalam catatan kami, peradilan Hindu itu penting. Sehingga mau nggak mau, kita harus memperjuangkan ini. Ini harus komitmen kita bersama,” tegasnya.

Guru Besar UNHI Denpasar, Dr. I Putu Gelgel, M.Hum mengambil tema bahasan dengan judul materi “Dinamika Hukum Hindu di Indonesia”.

Ia mengatakan jika melihat kilas balik kebelakang, usulan pembentukan Peradilan Agama Hindu oleh parisada yang kini mandek harus tetap diteruskan agar bisa terwujud. “Karena dulu pernah dipertanyakan agama Hindu itu punya hukum nggak. Ketika kita mengusulkan adanya peradilan agama, Itu tentu menyedihkan,” sebut Putu Gelgel.

BACA :  Namanya Disandingkan dengan Gede Dana di Pilkada Karangasem, Ini Tanggapan Kusmiadewi

Ia juga mengakui saat ini keberadaan hukum Hindu terpinggirkan. “Saya mengibaratkan Hukum Hindu seperti saudara tua yang terpinggirkan di rumahnya sendiri,” katanya.

Padahal dari aspek filosofis, yuridis, sosiologis, maupun historis, hukum Hindu telah menjadi living law masyarakat Indonesia. “Jauh sebelum hukum Islam dan hukum barat ke Indonesia, hukum Hindu itu sudah ada, sudah eksis di Indonesia. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, apakah agama Hindu itu memiliki Hukum, itu pertanyaan yang menyakitkan,” ucap Putu Gelgel lirih.

Oleh karena itu, ke depan Putu Gelgel berharap ada kajian komprehensif untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Hindu. Dalam artian putusan-putusan pengadilan dan peradilan di Indonesia harus dapat memenuhi rasa dan asas keadilan baik dalam masalah perkawinan, perceraian, hak waris, dan persoalan lainnya.

Apa yang dikaji. Pertama, menurut Putu Gelgel perlunya penegasan bahwa peradilan agama Hindu memang benar-benar diperlukan oleh umat Hindu di Indonesia. Dalam hal ini, perlu disosialisasikan bahwa objek peradilan agama Hindu bukan hanya Bali tetai seluruh daerah di Indonesia.

Sehingga nantinya peradilan agama Hindu dapat melayani berbagai kepentingan umat Hindu yang majemuk baik Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Hindu Jawa dan di tempat lain. Sehingga peradilan agama Hindu tidak dikategorikan hanya untuk masyarakat Bali.

Hal lain yang juga perlu dikaji adalah sumber-sumber hukumnya. Ada kita Weda yang menjadi pegangan, juga pranata sosial yang sudah berkembang sejak jaman kerajaan Hindu sebelum agama-agama lain hadir ke Indonesia termasuk kolonial Belanda. “Itu secara sosiologis. Ini yang perlu dilakukan di dalam kita menata hukum Hindu ke depan,” sebutnya.

BACA :  Kabinet Pemerintahan Baru Diharapkan Diisi Figur Kompeten

Selain itu, juga perlu dilakukan sinkronisasi dan pemahaman antara hukum Hindu dan hukum posisif negara. “Mana tata beracara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Hindu, mana hukum positif yang bertentangan dengan prinsip hukum Hindu, dan mana hukum positif yang bisa dikompromikan dengan hukum Hindu. Ini perlu kita kaji,” tegasnya.

Putu Gelgel menekankan dalam membuat sistem peradilan maka frame hukum yang harus dibuat adalah bukan manusia untuk hukum tetapi hukum dibuat untuk manusia. Oleh karena itu, hukum yang nanti disusun, baik dalam pembentukan peradilan agama, regulasi, maupun prosedur dan tata cara beracaranya harus sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri.

“Hukum Hindu itu adalah seperangkat norma yang bertujuan mengajarkan umat Hindu menuju umat Hindu bahagia dan sejahtera. Itu tujuannya,” tegas Putu Gelgel.

Ia berharap parisada yang menjadi pilar utama tetap memperjuangkan peradilan agama Hindu di Indonesia. “Tentu juga perlu dukungan politik dari semua pihak,” kata Putu Gelgel.

Sementara itu, dalam sambutannya Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STAH Dharma Nusantara, Untung Suhardi mengatakan bagi umat Hindu upaya mengembangkan dharma agama dan dharma negara harus disinkronkan.

“Kedua hal ini tidak bisa dilepaskan. Kita tidak bisa bertitik tumpu pada dharma agama saja, tetapi mengabaikan dhrama negara,” pesannya.

Dosen di STAH Dharma Nusantara ini mengajak umat Hindu untuk mengembangkan ajaran Hindu sebagai agama universal melalui Kitab Weda sebagai landasan hukumnya. “Konsepnya harus sinkron dengan hukum positif yang ada di negara kita yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” tegas Untung Suhardi.

Penulis/Editor : Hardianto

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular