Senator RI Minta PBB Tetap Terbuka dan Inklusif

Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Farid Hasan Aman (tengah) bersama pimpinan BKSP DPD RI lainnya
Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Farid Hasan Aman (tengah) bersama pimpinan BKSP DPD RI lainnya

JAKARTA, balipuspnaews.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan 75 tahun lalu pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuan untuk mencegah konflik seperti Perang Dunia II tidak terulang lagi di masa depan.

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengharapkan prinsip kerja sama internasional yang saling menghormati dapat terus menjadi pilar interaksi para aktor hubungan internasional.

“Kami mengucapkan dirgahayu PBB ke-75 dengan harapan agar PBB terus mempromosikan perdamaian, persahabatan antar bangsa, dan kesejahteraan untuk semua,” kata Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

PBB didirikan oleh 51 negara dan kini dianggotai 193 negara. Indonesia menjadi anggota PBB pada bulan September 1950, setelah pengakuan kedaulatan Belanda pada bulan Desember 1949.

BKSP DPD RI berpandangan bahwa dunia yang lebih damai akan mendorong kerja sama negara dan warga dunia yang lebih substantif dan dinamis.

“Perubahan iklim, kepincangan ekonomi global, terorisme, perubahan demografis dan teknologi digital, merupakan beberapa isu yang memerlukan kerja sama lintas negara, sektor dan generasi, sehingga PBB harus terus dipertahankan sebagai organisasi terbuka dan inklusif,” kata Gusti Farid.

Wakil Ketua BKSP DPD RI Richard Hamonangan Pasaribu menambahkan multilateralisme PBB menjadi harapan terbaik dunia untuk merespon tantangan-tantangan global yang dihadapi umat manusia.

Setelah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, dunia mengalami dekolonisasi dan puluhan negara baru terbentuk, yang kemudian menjadi anggota PBB.

“Bertambahnya anggota maupun konflik yang belum terselesaikan membuat PBB menjadi titik inti interaksi berbagai aktor diplomasi global dan lokal,” kata Richard.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan