Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com – Kata sepakat akhirnya berhasil dicapai setelah DPRD Buleleng melakukan Rapat Gabungan Komisi dengan Eksekutif untuk membahas revisi perda, pada Jumat (13/7).

DPRD Buleleng akhirnya menyepakati usulan Pemkab Buleleng melakukan revisi terhadap Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Hanya saja, masih ada sejumlah catatan yang harus dipenuhi pemerintah, sebelum akhirnya revisi perda itu ketok palu.

Baca Juga: Gunung Agung Erupsi Setinggi 1500 Meter, Wilayah Selat Turun Hujan Pasir…

Sesuai skema yang disampaikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng, tarif PBB yang tadinya sebesar 0,1 persen sampai 0,2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kini persentasenya diturunkan. Tarif diturunkan menjadi 0,003 persen untuk tanah dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar; 0,008 persen untuk tanah dengan NJOP Rp 1-5 miliar; serta 0,15 persen untuk tanah dengan NJOP di atas Rp 5 miliar.

Selain melakukan penurunan persentase terhadap NJOP, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian kelas terhadap tanah yang ada. Sehingga nilai tanah yang ada, sesuai dan riil dengan kondisi saat ini.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, sebelum revisi perda itu diambil, pemerintah tetap harus memperhatikan zonasi dan status pemakaian tanah yang ada. Sehingga tak memberatkan masyarakat kecil dalam implementasinya.

Selain itu, anggota dewan yang terdiri dari lintas komisi  sudah mencapai kesamaan titik pandang terkait revisi.

Supriatna pun memasang isyarat bahwa revisi perda itu tinggal selangkah lagi. Alias tinggal menunggu ketok palu.

“Tinggal tunggu paripurna saja. mudah-mudahan lancar. Terpenting sekarang sudah ada kesamaan pandangan,” singkat Supriatna.

Advertisement

Tinggalkan Komentar...