Serap Hasil Pertanian Lokal, Pemprov Sediakan Pasar Gotong-Royong Krama Bali

Gubernur Bali Wayan Koster
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, balipuspanews.com – Satu terobosan kembali dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster untuk melindungi para petani, nelayan dan industri lokal Bali melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Bali nomor 15036 tentang Program Pasar Gotong Royong Krama Bali.

Hal ini disampaikan Gubernur Koster saat menggelar jumpa pers di Rumah Jabatan Gubernur, Wiswa Sabha, Rabu (22/7).

Gubernur Koster menyebut, tujuan dari Pasar Gotong Royong ini untuk mempercepat pemulihan perekonomian rakyat dengan memfasilitasi pemasaran produk pertanian, perikanan, dan industri lokal masyarakat Bali.

“Pasar Gotong Royong ini nantinya mampu meningkatkan kepedulian Pegawai dan Karyawan, serta kesadaran masyarakat secara bergotong-royong membantu petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal masyarakat Bali,” jelasnya.

Dalam Pasar Gotong Royong ini, pegawai Pemprov diwajibkan untuk berbelanja 10 persen dari gajih yang diterima untuk berbelanja dalam kurun waktu 1 bulan.

“Ini berlaku untuk PNS, kalau yang belum PNS memiliki penghasilan kecil agat menyesuaikan. Kalau gajinya 4 juta misalnya, ya 400 ribu dibelanjakan di pasar gorong royong, ini untuk membantu petani lokal,” papar Koster.

Disamping itu, saat situasi pandemi Covid-19, tujuan lainnya untuk mengurangi terjadinya kerumunan berbelanja di Pasar Rakyat/ Toko Swalayan yang beresiko terjadinya penularan COVID-19.

“Penjual dan Pembeli dapat melakukan transaksi dengan harga yang lebih wajar, sama-sama diuntungkan,” jelasnya didampingi Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali IB Wisnuardhana.

Kebijakan ini dikeluarkan tentu sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Acara Rapat Koordinasi Gubernur Se-Indonesia, tanggal 15 Juli 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, agar mengutamakan penggunaan produk lokal untuk menggairahkan para petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Disebut Koster, program ini juga sesuai dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan
Krama Bali.

“Seperti diketahui, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali,” imbuhnya.

Koster mengatakan, bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak secara ekonomi dan sosial yang mengakibatkan menurunnya pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal masyarakat Bali.

Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan Pihak Swasta harus hadir dan peduli secara bersama-sama dalam melindungi para petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara teknis, program Pasar Gotong Royong Krama Bali adalah media yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan Pihak Swasta dengan mempertemukan secara langsung antara Penjual dan Pembeli produk pangan dan sandang Krama Bali. Produk pangan yang dimaksud adalah pangan yang menjadi kebutuhan dasar yang dikonsumsi sehari-hari.

Adapun penyelenggara program Pasar Gotong Royong Pangan dan Sandang Krama Bali diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Instansi Vertikal; BUMN/BUMD; dan Pihak Swasta.

Penyelenggaraan dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama antar Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan/atau Pihak Swasta dengan mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dan jumlah pegawai/karyawan.

Terkait pendataan dan pengaturan penjual produk pangan dan sandang dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan pangan dan sandang.

Untuk lebih efisiennya, masalah waktu yang ditentukan Pasar Gotong Royong Pangan Krama Bali dilaksanakan pada hari kerja, setiap hari Jumat, mulai pukul 07.00 Wita– selesai.

Khusus pada hari Jumat setiap awal bulan, Pasar Gotong Royong Krama Bali selain menjual produk pangan, juga menjual produk sandang Krama Bali. Pasar Gotong Royong Krama Bali dilaksanakan secara serentak oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan/atau Pihak Swasta di Bali.

Masalah tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan difasilitasi oleh penyelenggara tanpa dipungut biaya agar Pasar Gotong Royong Krama Bali dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib.

“Sarana dan prasarana dapat berupa meja, kursi, tenda sederhana, atau dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia akan disiapkan,” sambungnya.

Siapa saja yang boleh berdagang pada Pasar Gotong-Royong Krama Bali?

Gubernur Koster mengatakan bahwa penjual produk pangan adalah petani, nelayan atau kelompok tani, nelayan yang menghasilkan produk pangan Krama Bali.

Selain produk pangan, untuk penjual produk sandang adalah perajin atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Krama Bali agar dapat menyiapkan sendiri sarana prasarana yang diperlukan untuk berjualan, seperti produk pangan yang segar, sehat, berkualitas dari hasil usaha tani/nelayan sendiri, dan tidak boleh menjual produk pangan dari luar.

Koster menegaskan, dalam pasar Gorong Royong nanti agar tidak menggunakan plastik sekali pakai seperti tas kresek dan pipet, harus menyiapkan tas atau kantong dan pipet ramah lingkungan.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pihaknya berharap agar penerapan protokol kesehatan tetap dijalankan.
Penyelenggara, Penjual, dan Pembeli berkewajiban mematuhi Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Adapun hal yang perlu diperhatikan seperti menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer, menyiapkan petugas pengukur suhu tubuh, mengatur jarak tempat Penjual, mengatur Pembeli agar tidak berkerumun, Petugas, pedagang maupun pembeli wajib menggunakan masker.

Dalam program Pasar Gotong Royong Kram Bali ini, guna mematuhi apa yang menjadi harapan Pemerintah, juga diberlakukan sanksi bagi Penjual yang tidak mentaati kewajiban akan diberikan sanksi tidak boleh berjualan di Pasar Gotong Royong Krama Bali.

Bagi Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak mentaati Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan Pihak Swasta dapat memberikan sanksi yang sepenuhnya diserahkan sesuai kebijakan masing-masing.

“Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Sebelum ada pemberitahuan berarti tetap dijalankan tiap hari jumat,” pungkas Koster.

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan