Sesat Pikir Otentisitas

111
Ngurah Suryawan

BalineLen, balipuspanews. com -Masih ingatkan anda dengan semboyan “semua orang Bali adalah seniman?” Jargon ini kemudian dilanjutkan dengan promosi manusia-manusia Bali yang berbudaya yang menjadi penyambut datangnya para wisatawan. Beriringan dengan itu adalah brosur-brosur pariwisata yang menampilkan sepasang orang Bali yang mencakupkan tangan mengucap salam “Om Swastyastu” dengan berpakaian adat lengkap. Sebagai layaknya promosi pariwisata, brosur-brosur tersebut selain menampilkan alam Bali yang indah dan damai, sekaligus menyertakan betapa manusia-manusianya sangat berbudaya dan menjungjung sopan santun.

Citra Bali dan manusia yang berbudaya itu tereproduksi sejak zaman colonial hingga kini. Cikal bakalnya adalah sebuah imajinasi tentang Bali yang dibangun berdasarkan konstruksi (bentukan) yang sangat kolonialistik.

Pondasi budaya, adat, dan pariwisata terbangun di atas landasan untuk mengemas otentitas (keaslian) budaya dan adat menjadi modal sosial budaya. Oleh sebab itulah produksi pengetahuan dibangun untuk mendukung pola pikir demikian. Segala macam cerita dan pengetahuan mengabdi untuk kepentingan tersebut.

Citra Bali sebagai sorga yang dibentuk oleh rangkaian pengetahuan kolonialistik yang kemudian diwariskan sebagai sebuah kebenaran. Otentisitas menjadi taruhan orang Bali kini. Di dalamnya, adat, budaya, bahkan identitas (keaslian) dikapitalisasi sebagai nilai jual untuk pariwisata. Semuanya seolah berjalan alamiah, tanpa kita sadari.

Sesat Pikir

Menganggap kebudayaan Bali yang terwariskan hingga kini adalah sebuah “anugerah dari para leluhur yang turun dari langit dan tak berubah” adalah sesat pikir yang serius. Berpikiran untuk “memantas-mantaskan” diri dengan dunia modern (baca: pariwisata) beresiko menjadikan kebudayaan sebagai “benda mati” dan hanya properti yang bisa dijual saat ditempelkan dengan kata pariwisata. Kebudayaan dengan demikian bukan spirit tetapi hanya pajangan.

Orang-orang Bali yang ketakutan Bali berubah, sepantasnya dicurigai menjadi para broker yang justru menjual Bali di harganya paling terendah.

Sangat penting saya kutipkan pandangan “berkulit” dari salah satu peletak pondasi kebudayaan Bali, Prof. Ida Bagus Mantra. Cita-cita utopis politik kebudayaan Bali ketika itu memang diarahkan untuk menggerakkan bidang yang potensial bernama kebudayan untuk mendukung pariwisata dan kekuasaan. Seperti diungkapkan oleh Mantra (1996: 35), peletak dasar ideologi pariwisata budaya, yang menyatakan modal dasar kebudayaan Bali berfungsi secara normatif dan operasional.

Sebagai normatif peranan kebudayaan diharapkan mampu dan potensial dalam memberikan identitas, pegangan dasar, pola pengendalian, sehingga keseimbangan dan ketahanan budaya dapat diwujudkan. Secara operasional, kebudayaan juga diharapkan mampu menjadi daya tarik utama bagi peningkatan pariwisata.

Ini memberikan petunjuk betapa pentingnya peranan kebudayaan bagi pengembangan pariwisata. Jadi bukan berarti kebudayaan untuk pariwisata tetapi sebaliknya pariwisata untuk kebudayaan. Dan kebudayaan di sini bukan hanya berfungsi untuk dinikmati, tetapi juga sebagai media untuk membawa saling pengertian dan hormat-menghormati.
Perspektif utopis dan “harmonisasi” dalam melihat relasi pariwisata, budaya, pembangunan, dan kekuasaan itulah yang melandasi politik kebudayaan Bali dan masih melekat kental hingga kini. Tidak terhindarkan memang, yang terjadi kemudian adalah menyebarnya operasi kekuasaan dari jejaring budaya, pembangunan, dan negara (baca: kekuasaan) tersebut dengan alamiah, seolah tanpa sadar, dan terkelabui oleh cita-cita luhur untuk membangun pariwisata budaya di Bali yang berkelanjutan.

Operasi kekuasaan yang produktif itulah yang menghasilkan pembudayaan harmoni dan depolitisasi berlangsung hampir menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Maka yang terlahir kemudian adalah generasi apolitis, pragmatis, bermental kerja dan penurut.

Kehebatan dari rezim Orde Baru (baca: kuasanya) dan terwariskan hingga saat ini adalah menampilkan diri dalam bentuk program atau rencana yang bersifat alamiah, apolitis, dan sah. Degung Santikarma mencontohkan beberapa operasi kekuasaan tersebut. Di kampus dia (baca: kuasa) masuk dalam bentuk “normalisasi”. Di rumah tangga dia masuk dalam ilmu PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Di sini, kuasa telah membadan, dia bukan lagi membentuk bangunan monolitik (Santikarma, tt).
Tapi, tersebarnya dengan produktif kuasa tersebut berbuah kemegahan pariwisata dan teater kebudayaan yang membuat orang Bali sejahtera dan bangga. Berbagai sendi kehidupan masyarakat di kesenian dan kebudayaan “diarahkan” oleh sang kuasa untuk mendukung pariwisata. Daya tarik kebudayaan bagi masyarakat Bali adalah modal yang harus dimanfaatkan untuk mengeruk gemerincing dollar dari para turis.

Di Bali, sebagaimana kita tahu sama tahu, energi dan semua kemampuan masyarakat dimobilisasi untuk bersilat lidah dalam wacana pelestarian budaya. Didukung sponsor negara dengan aparatus dan modalnya, wacana tentang pelestarian budaya menjadi peluang bagi para akademisi, budayawan, politisi hingga hingga tokoh masyarakat mewacana pencanggihan pelestarian budaya. Gula-gulanya adalah siasat manusia mencari akses ekonomi politik dibawah koor (baca: paduan suara) pelestarian identitas dan budaya Bali.

Penggalian-penggalian otentisitas (keaslian) budaya inilah yang ditangkap oleh kuasa kapital global bernama pariwisata. Didukung oleh gerakan-gerakan kelas menengah baru dalam pencarian esensialisme, kebudayaan Bali menjadi komoditas kapitalisme kultural baru (Santikarma, 2003; Nordholt, 2010) yang sangat menjanjikan sekaligus memprihatinkan. Menjanjikan karena akan menjadi modal luar biasa dalam mengekspor otentisitas dalam promosi pariwisata Bali. Memprihatinkan saya kira karena menutup ruang wacana kritik kebudayaan, yang melihat kebudayaan sebagai yang cair, dinamis, dan pewacanaan kebudayaan sebagai refleksi manusia Bali sendiri.

Penggalian otensitas ternyata berada di wilayah kuasa global. Otentisitas bisa dijual dalam dunia global untuk menunjukkan eksotisme dan hak milik sebagai pribumi yang “asli”. Ironisnya justru adalah di tengah interkoneksi global yang menerjang masyarakat lokal, termasuk di Bali dan Papua, menegakkan identitas diri menjadi sesuatu yang sulit sekaligus paradoks.

Gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan kini praksis terjebak dalam lingkaran interkoneksi global ini.

Masyarakat yang sedang bergerak ini terus mencari konstruksinya sendiri di tengah bentangan dunia sebagai pasar global. Gerakan-gerakan sosial mewakili komunitas lokal, adat, atau revitalisasi kebudayaan kadang tidak terlepas dari penetrasi kuasa global kapital ini. Lantunan gerakan penguatan kebudayaan Ajeg Bali (baca: pencarian otentisitas nilai budaya Bali) tidak semurni untuk nindihin Bali (membela Bali) seperti apa yang sering dimuat di media-media lokal, tapi penuh dengan tipu muslihat dan kisah-kisah interkoneksi yang aneh dengan kuasa kapital bernama pariwisata, industri media, dan romantisasi keagungan kebudayaan Bali.

Loading...