DPRD Provinsi Bali melakukan pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali, Kamis (4/6/2020)
DPRD Provinsi Bali melakukan pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali, Kamis (4/6/2020)

DENPASAR, balipuspanews.com – DPRD Provinsi Bali melakukan pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali, Kamis (4/6/2020)

“RPIP menjadi satu-satunya ranperda yang belum tuntas pembahasannya pada tahun lalu sehingga harus dilanjutkan kembali tahun ini,” kata Ketua oordinator Pembahasan Ranperda RPIP dari pihak DPRD Bali, Nyoman Budi Utama didampingi wakilnya I Gusti Ayu Aries Sujati saat membuka pertemuan yang berlangsung di ruangan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bali tersebut.

Lebih jauh Budi menekankan pada saat rencana penetapan ranperda ini (RPIP), Ranperda RTRW belum final,” jelas Budi Utama saat

Sambung.Budi adapun yang menjadi penyebab tertundanya pembahasan pada tahun lalu lantaran Raperda RTRW belum masih dalam proses fasilitasi di pusat.

“Ranperda RPIP sendiri harus disesuaikan dengan RTRW yang berlaku,” ucapnya.

Dalam perjalanan pembahasan, pihaknya sempat mempertanyakan soal redaksional atau judul ranperda tersebut. Karena dalam pembahasan terakhir, disepakati nama ranperda tersebut mencantumkan brand Bali sebagai bentuk penekanan. “Di judul tidak dicantumkan branding Bali. Padahal sebelumnya sempat menjadi pembahasan yang cukup alot,” katanya.

Terkait itu, Kadisperindag Bali I Wayan Jarta, langsung memberikan penjelasannya perihal pertanyaan tersebut. Dia menyebutkan, judul ranperda tersebut dikembalikan seperti semula, karena didasari hasil konsultasi ke pusat.

“Ini sudah menjadi ketentuan pusat. Pakemnya RPIP tidak bisa diubah. Karena terkoneksi dengan RPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional). Tapi secara substansi, branding Bali itu tidak hilang di batang tubuh ranperda,” jelasnya.

Pihaknya berharap, penjelasan yang didasari hasil konsultasi itu bisa diterima. Dan akan segera melaporkannya ke Gubernur Bali. Terlebih, Provinsi Bali belum melakukan pengesahan RPIP. Padahal pembahasan RPIP sudah digagas sejak 2017 lalu.

“Dari 34 provinsi, 15 provinsi sudah melakukan pengesahan. Sisanya belum. Termasuk Bali belum,” bebernya.

Sementara itu, dalam pembahasan tersebu dihadiri Koordinator Pembahasan Ranperda RPIP dari pihak DPRD Bali diketuai Nyoman Budi Utama dan wakilnya I Gusti Ayu Aries Sujati, yang sama-sama dari Komisi IV.

Pihak Pemprov Bali terdiri dari beberapa pihak. Di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Biro Hukum dan HAM, dan beberapa perwakilan lainnya.

Penulis/Editor : Putu Artayasa