I Made Gde Putra Wijaya
I Made Gde Putra Wijaya
sewa motor matic murah dibali

ABIANSEMAL, balipuspanews.com-
Pengamat pendidikan I Made Gde Putra Wijaya mengungkapkan, kisruh saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berawal dari tahun 2017 lalu, kemudian seolah mentradisi ke tahun-tahun berikutnya.

Kekisruhan dipicu akibat lemahnya kajian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang PPDB di daerah-daerah. Sehingga Permendikbud ‘ala’ Jakarta dipaksakan berlaku di seluruh Nusantara yang wilayahnya sangat luas.

Yang masih hangat adalah kisruh PPDB 2019/2020. Meski telah berakhir pekan lalu, sejumlah masalah yang ditimbulkan olehnya tak serta merta hilang. “Sebenarnya kekisruhan sudah bisa diprediksi. Kami selaku pendidik sudah berulang kali menyampaikan saran tapi pemerintah seolah ‘memongol‘ alias pura-pura tuli,” keluh Putra Wijaya ditemui di Denpasar, Rabu (17/7).

Putra berharap kekisruhan tidak menjadi tradisi. Karenanya ia sedini mungkin memberikan peringatan. Sejumlah solusi diajukan guna memadamkan kisruh PPDB yang telah berlangsung hampir tiga tahun ke belakang.

Ketua YPLP PGRI Badung ini menilai perbaikan parameter wajib dilakukan dalam sistem PPDB. Dalam pandangannya, jalan terbaik adalah dengan menggunakan kembali nilai ujian nasional (NUN) sebagai salah satu parameter penerimaan siswa baru.

“PPBD tahun ini carut-marut karena tidak ada parameter jelas, tidak ada tolok ukur, sehingga perlu adanya alat ukur yang pasti dan jelas, dan saya tak memiliki pandangan lain selain menggunakan NUN sebagai bagian dari parameter penerimaan siswa,” katanya.

Ia mengkritisi, konsep zonasi yang diterapkan dalam PPDB tahun ini setidaknya memiliki tiga kelemahan, dan jauh dari semangat “menghilangkan kasta sekolah” sebagaimana cita-cita awalnya. Pertama, akibat sistem zonasi, calon siswa diamati akan berbondong-bondong mencari tempat tinggal terdekat dengan sekolah yang diinginkan.

“Kedua, anak tidak akan punya motivasi belajar lagi. Kalau rumahnya sudah dekat, ia sudah pasti dapat sekolah negeri. Jika begini, bagaimana kualitas yang akan dihadirkan? Ketiga, saya amati ada daerah blank spot, daerah yang tak akan pernah terjangkau oleh sekolah meski dalam zonasinya, sebab radiusnya lebih jauh ketimbang daerah lainnya,” jelasnya.

Ia menilai anggapan jika penggunaan NUN sebagai parameter penerimaan siswa akan memicu ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN hanyalah sebuah anggapan yang semestinya tak dapat dijadikan dasar mengubah sistem PPDB. “Itu hanya anggapan-anggapan, zonasi yang katanya akan menghapus kasta sekolah ini pun juga sebuah anggapan kan?,” tegasnya.

Jika pemerintah ingin konsen memeratakan kualitas pendidikan, ia menilai hendaknya lebih melihat ketersediaan dan daya tampung sekolah, termasuk menggandeng seluruh stake holder memajukan pendidikan di Indonesia. “Untuk menjamin mutu, sekolah negeri jangan sampai overloading, tapi sekolah swasta tak dapat siswa.

Jadi, jangan hanya berfikir negeri, swasta juga dijadikan partner. Omong kosong semua anak-anak dapat diterima di sekolah negeri. Ke sekolah swasta juga perlu dukungan subsidi pendanaan melalui bos pendamping, sehingga bisa lebih murah,” pungkasnya.

Hal senada dinyatakan pengamat pendidikan Drs. Putu Karpika, M.Si. Menurutnya, revisi sistem harus segera dilakukan. “Sistem zonasi yang diberlakukan hanya terukur lewat pemerataan. Sedangkan kita di Bali dan secara nasional mestinya membuat standar kualitas yang digunakan untuk mengejar dan bersaing dengan negara tetangga,” katanya.

Ia sepakat jika sistem zonasi bisa mengurangi gambaran sekolah unggulan dan non unggulan. Namun, pihaknya juga tak menjamin dengan penerapan itu akan benar-benar menghapuskan kasta. Selain itu, kualitas hendaknya tidak hanya dipandang dari capaian hasil pembelajaran, tapi juga karakter, keahlian, dan kecerdasan-kecerdasan lain.

“Sistem ini belum bisa menjawab akan ada kesamaan kualitas. Sebab sekarang murid masuk, hasilnya nanti setelah mereka mengikuti pembelajaran, setelah tamat. Dan itu tidak bisa diukur oleh capaian NUN, karena ada aspek etika dan prilaku, tapi juga kualitas knowlegde,” pangkas dia. (bud/bpn/tim).