Sidang paripurna DPRD Provinsi Bali
Sidang paripurna DPRD Provinsi Bali

DENPASAR, balipuspanews.com – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali mengingatkan agar catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dilaksanakan dan segera ditindaklanjuti.

” Perolehan opini WTP oleh BPK RI, tentunya ada beberapa catatan-catatan, kami menyarankan agar Gubernur Bali, I Wayan melaksanakan catatan-catatan tersebut sesual dengan waktu yang telah ditentukan serta menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi dengan BPK RI, ” kata Wayan Sudiara saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata cara Tuntutan ganti Kerugian daerah dan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belannja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPRD Provinsi Bali, Rabu (26/6/2019).

Namun pada prinsipnya, Fraksi Gerindra menyetujui erhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018.

“Memperhatikan penjelasan Gubernur Bali, I Wayan Koster serta mencermati Raperda yang disusun, secara umum dapat kami sampaikan bahwa Raperda tersebut telah menggambarkan posisioning keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dapat memahami dan menyetujui untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah,” jelasnya.

Selain itu, pada kesempatan sidang tersebut Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali Menyetujui Raperda tentang Pencabutan Perda tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk segera dapat dilaksanakan. (art/bpn/tim)