Rabu, Februari 28, 2024
BerandaBangliSetujui Ranperda Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender, DPRD Bangli Minta Eksekutif Siapkan...

Setujui Ranperda Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender, DPRD Bangli Minta Eksekutif Siapkan Anggaran

BANGLI, balipuspanews.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Ranperda Pengarusutamaan Gender yang diajukan eksekutif akhirnya ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (27/11/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, sementara Bupati Bangli diwakili Asisten II, I Ketut Riang dan pimpinan OPD di Pemkab Bangli.

Gabungan Komisi-komisi yang dibacakan I Made Sudiasa menyebutkan setelah menyimak dan mempelajari secara seksama pihaknya memandang Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender sangat penting ditetapkan.

“Sampai saat ini perempuan masih diskriminasi, hal ini mempunyai dampak dimana Perempuan belum memperoleh manfaat di segala bidang. Namun yang terpenting dalam kedua Perda ini, adalah implementasi Perda ini betul betul mendapatkan dukungan daro semua steakholder dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program-program tumbuh kembang anak dan menekan angka stunting,” kata Sudiasa.

Politikus Demokrat ini mengatakan,
setelah melalui pembahasan yang penuh dengan dinamika, maka pihaknya dapat menyetujui kedua Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. Namun demikian, pihaknya memberikan sejumlah masukan untuk dapat diperhatikan oleh eksekutif.

BACA :  Pemerintah Kabupaten Tabanan Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan Tahun 2024

Dikatakan, Ranperda ini harus disosialisasikan hingga ke tingkat desa, selain itu eksekutif juga membuat program pemberdayaan Perempuan dalam arti luas yang lebih inovatif.

“Yang terpenting adalah kesiapan anggaran di tahun 2024 guna menindak lanjuti Perda ini,” kata dia.

Sementara Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika ditemui usai memimpin rapat menyebutkan kedua Ranperda ini memiliki arti yang sanga penting. Mengingat anak-anak adalah asset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang sangat besar yang tidak ternilai harganya.

“Pemerintah daerah harus menjamin keberadaan anak-anak dalam kebutuhan sosial, mental maupun tumbuh kembangnya,” ujar dia.

Begitupula terkait Perda Pengarusutamaan gender, lanjutnya, adalah merupakan strategi yang mempunyai tujuan untuk menyetarakan, keadilan dan kepastian hukum untuk pengarusutamaan gender dalam Pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

“Kita mendorong pemerintah daerah untuk membuat berbagai program untuk pemberdayaan Perempuan,” kata Suastika.

Bupati Bangli dalam pidato yang dibacakan Asisten II, I Ketut Riang mengatakan isu gender dan anak-anak adalah masalah utama dalam Pembangunan. Walaupun banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak, namun data menunjukan masih ada kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat dan penguasaan sumberdaya manusia seperti Pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

BACA :  Pastikan Daging Layak Konsumsi, Disperpa Badung Periksa Kesehatan 1.531 Ekor Babi, Libatkan 62 Dokter Hewan dan 100 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Udayana

“Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai ekploitasi, diskriminasi dan kekerasan jga belum optimal,” katanya.

Penulis/Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular