JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah diminta menyiapkan petunjuk teknis (juknis) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai penyaluran subsidi minyak goreng murah. Langkah ini penting dilakukan agar pemda dapat bergerak cepat menerapkan program minyak goreng subsidi di wilayahnya.
“Kami juga mendukung Pemda menggelar sebanyak mungkin operasi minyak goreng agar dapat membantu masyarakat, khususnya warga kelas menengah ke bawah yang perekonomiannya belum stabil dampak Pandemi Covid-19,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya, Minggu (9/1/2022).
Khusus untuk minyak goreng, Puan meminta pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih berkisar Rp 20 ribu per liternya.
“Stok minyak subisidi masih sangat langka di pasaran, baik pasar tradisional maupun ritel, sehingga warga masih belum merasakan program tersebut,” ungkap Puan.
Pedagang di pasar-pasar tradisional menyebut masih menjual minyak dengan harga tinggi lantaran masih mendapat harga mahal dari agen. Oleh karena itu Puan meminta Pemerintah melakukan pengawasan ketat.
“Penyaluran minyak murah bersubsidi juga harus merata di seluruh daerah sehingga dapat dirasakan oleh rakyat,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, khususnya minyak goreng. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang tinggi menambah beban rakyat di masa Pandemi Covid-19.
“Beberapa kebutuhan pokok seperti telur, bawang, dan cabai harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu. Bahkan minyak goreng pun juga masih mahal meski Pemerintah sudah memberi acuan harga Rp 14 ribu per liter,” kata Puan.
Ia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang dirinya yang sudah jauh-jauh hari meminta jajaran pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Puan pun menyoroti harga-harga sembako yang masih mahal meski sudah memasuki pekan kedua awal tahun.
“Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu cepat merealisasikan arahan dari Bapak Presiden. Segera kendalikan harga-harga kebutuhan pokok agar dapat mengurangi beban rakyat,” ujarnya.
Untuk diketahui, diketahui produsen minyak goreng menaikkan harga karena tingginya minyak sawit di pasar global. Lonjakan harga minyak goreng sendiri sudah berlangsung cukup lama.
Mantan Menko PMK ini menilai persoalan harga minyak goreng yang mahal menjadi ironi. Hal ini karena, kata Puan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.
“Maka Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan,” ucapnya.
Puan pun menyoroti bagaimana negara tetangga yakni Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik. Pemerintah Negeri Jiran itu diketahui menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp 8.500 per kilogramnya untuk kemasan sederhana.
“Kita juga berharap agar Pemerintah bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Pemerintah harus mampu menstabilkan harga pangan. Dengan begitu, beban rakyat akan terbantu,” tutup Puan.
Lebih lanjut, Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang tengah mengembangkan produksi turunan minyak sawit.
INL sendiri mengeluarkan brand minyak goreng ekonomis seharga Rp 14 ribu per liter, sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah. Puan menilai brand minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga.
“Namun harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia, dan saya yakin brand ini tidak akan kalaih dengan merk-merk minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran,” tutupnya.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
