SEMARAPURA, balipuspanews.com -Eksekutif dan legislatif menggelar rapat paripurna terkait Ranperda APBD 2020 di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (26/11).
Sidang yang dihadiri langsung Bupati Suwirta ,sementara dari legislatif hadir Wakil Ketua Wayan Baru sekaligus memimpin jalannya sidang Paripurna DPRD Klungkung ini,serta didampingi Wakil Ketua Gok Gde Agung.
Mengawali sidang Paripurna DPRD KLungkung ini diawali dengan paparan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat menyampaikan Ranperda APBD 2020 ini. Bupati secara detil menyampaikan pokok pokok rancangan dengan penyampaian yang lugas dan terarah untuk perbaikan dan mengharafkan masukan dan kritikan dari pihak Dewan.
Selanjutnya usai penyampaian paparan Bupati Suwirta,Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru yang memimpin sidang kali ini meminta masukan dan pandangan umum Fraksi
Sesuai dengan agenda dalam paripurna ini , masing-masing fraksi menyampaikam pandangannya, terkait nota pengantar Ranperda ABPD 2020.
Untuk penyampaian pandangan umum pertama yang diawali pandangan umum fraksi Partai Nasdem yang dibacakan Ida Ayu Made Gayatri. Fraksinya menyoroti dan mencermati dengan adanya peningkatan pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, sehingga ditemukan adanya rangkap pengambilan pekerjaan dalam kegiatan penanganan medis. Untuk itu dirinya selaku jubir Fraksi memandang perlu kedepan ada penambahan tenaga medis agar masyarakat mendapat penanganan medis dengan lebih optimal.
Penanganan masalah sampah juga menjadi sorotan Fraksi ini.”Masalah sampah sampai hari ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan dimana persoalan-persoalan yang muncul di dalam penanganan masalah sampah belum mendapatkan solusi yang tepat, Untuk itu mohon penjelasan instansi terkait,” jelas Ida Ayu Gayatri.
Diurutan berikutnya Juru Bicara I Wayan Suarta yang membacakan pandangan fraksi Gerindra mengatakan, program persertifikatan tanah negara yang dilakukan saudara bupati terhadap tanah negara untuk fasilitas umum (Fasum) kami sangat sependapat dan gerakan ini tidak semestinya di Nusa Penida semata tetapi di masing- masing kecamatan agar penggunaan tanah negara tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sementara fraksi Hanura yang dibacakan I Nyoman Sukirta mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung kami harapkan terukur dengan target terarah , berbasiskan data yang akurat, sehingga pengentasan kemiskinan tidak terkesan retorika belaka dan entah kapan kemiskinan di Kabupaten Klungkung bisa dientaskan.
“Untuk itu bagaimana saudara Bupati menjabarkan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Klungkung, Mohon Penjelasan Bupati,” ujarnya tegas.
Sementara pandangan fraksi Golkar yang dibacakan I Kadek Widia Sumartika alias Bonbon ini, menyoroti beberapa keluhan masyarakat terkait bedah rumah, yang pengalokasiannya banyak tidak tepat sasaran artinya yang semestinya layak mendapat bantuan bedah rumah malah tidak pernah dapat. Hal ini sudah pasti muncul kemcemburuan sosial dimasyarakat, mohon penjelasan eksekutif dengan kondisi seperti ini.
“Dalam Pelayanan Masyrakat di bidang layanan air minum (PDAM) masih belum mampu secara maksimal terbukti masih banyaknya keluhan masyrakat, berlangsung secara berulang tahun, dan sepertinya tidak ada solusi yang bersifat permanen dalam mengatasinya. Terkait kondisi ini mohon penjelasannya,” tanya Kadek Widia Sumartika.
Sebagai Fraksi pemungkas menyampaikan pandangan umumnya ,Fraksi PDIP dalam penyampaiannya yang dibacakan I Nengah Ariyanta mengapresiasi atas kinerja Bupati KLungkung Nyoman Suwirta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD), sehingga realisasi pendapatan dengan trend pertumbuhan yang positip dengan rata rata pertumbuhan 13,58% dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup siginifikant dan pesat dengan prosentase peningkatan dari tahun 2014 mencapai 17% di tahun 2018 ini.
“Apa langkah-langkah strategis Eksekutif untuk peningkatkan PAD baik eksten maupun insten pada Tahun anggaran 2020 ini ,” beber Aryanta rada bertanya aksion berikutnya. (Roni/bpn/tim)