Sidang Paripurna DPRD, Bali Kembali Raih Opini WTP

Sidang Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali dalam agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Gubernur Bali, Senin (24/5/2021)
Sidang Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali dalam agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Gubernur Bali, Senin (24/5/2021)

DENPASAR, balipuspanews.com – Provinsi Bali berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara berturut-turut, dan pada tahun 2021. Prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020.

Demikian terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Sidang Paripurna ke-12 DPRD Provinsi Bali Tahun Sidang 2021 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (24/5/2021).

Sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Anggota IV BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Dr. Isma Yatun, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dr. Dori Santosa, Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, dan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bali. Hadir pula Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se-Bali berjalan lancar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga :  Wisatawan Arab Tewas Saat Rafting di Telaga Dwaja

Adapun agenda sidang kali ini terkait Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Gubernur Bali.

Kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Bupati/Walikota se-Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dalam sambutannya memohon kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk tidak selalu memberikan tuntunan dan bimbingan dalam mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga mampu meningkatkan kinerja yang berkualitas dan layak memperoleh opini pemeriksaan BPK dengan kategori WTP.

Kendati pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Bali masih jauh dari sempurna. Pihaknya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali memuat opini pemeriksaan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang juga menjadi ukuran akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.

Baca Juga :  Lebihi Target, Gianyar Raih 4 Emas di Cabor Muaythai

“Sangat besar harapan kami Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara berturut-turut, dan pada tahun 2021 ini kami kembali mendapatkan Opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020,” jelasnya.

Sementara Anggota IV BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Dr. Isma Yatun, mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu, Provinsi Bali juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Baca Juga :  Akhir Desember, Tiga Kamera ETLE di Badung Selesai dan Siap Beroperasi

Lebih jauh, pihaknya berharap dengan raihan Provinsi Bali meraih WTP berulang kali, mampu meningkatkan taraf hidup dan menjamin kesejahteraan masyarakat Bali melalui program-program yang menyentuh langsung masyarakat.

“Untuk itu, BPK RI memberikan Opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Kami berharap pencapaian ini dapat diikuti dengan meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan program-program yang dibutuhkan masyarakat Bali,” pungkasnya mengakhiri.

Penulis : Budiarta

Editor : Oka Suryawan