Sidang Paripurna  DPRD Klungkung bahas rekomendasi LPH BPK RI
Sidang Paripurna  DPRD Klungkung bahas rekomendasi LPH BPK RI

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Sidang DPRD Klungkung, Senin(6/7) membahas rekomendasi LPHK BPK RI dipimpin Ketua DPRD AA Gde Anom, wakil Wayan Baru, Wakil Cok Gde Agung dan seluruh anggota DPRD Klungkung. Sedangkan eksekutif hadir Bupati Nyoman Suwirta, Sekda Ir Putu Gde Winastra.

Sidang Paripurna  DPRD Klungkung bahas rekomendasi LPH BPK RI
Sidang Paripurna  DPRD Klungkung bahas rekomendasi LPH BPK RI

Dalam laporan DPRD Klungkung yang disampaikan Wakil Ketua Wayan Baru menyinggung rekomendasi BPK agar segera ditindak lanjuti eksekutif paling lambat 30 hari setelah rekomendasi BPK diterima.

“Saya minta temuan temuan yang ada segera ditindaklanjuti bupati. Minta kepada Bupati agar menjaga predikat wajar tanpa pengecualian yang diraih,” ujar Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru saat membacakan Rekomendasi pandangan Dewan Klungkung.

Sementara Bupati Klungkung Nyoman Suwirta memberikan klarifikasi terkait rekomendasi dari LPH BPK RI tersebut menyatakan dirinya akan perintahkan segera OPD bekerja cepat. Pemda akan memberikan jawaban paling lambat 60 hari ke depan.

Terkait masalah koperasi menurutnya masalah itu sudah selesai sebelum hasil Penilaian itu datang karena masalah Koperasi itu sudah dikembalikan, sedangkan masalah aset milik Pemda Klungkung diakui masih banyak yang yang harus  dikerjakan hanya menunggu SK Bupati.

“Munculnya masalah tersebut dirinya sudah memberikan ultimatum arahan kepada masing-masing OPD karena masih banyaknya ditemui kegiatan operasional yang belum sesuai dengan arahan dirinya. Hal tersebut karena ketidaktelitian semata dari masing-masing OPD agar menuntaskan masalah aset tersebut, dan tidak terus muncul setiap tahun,” Ujar Bupati Suwirta tegas.

Lebih jauh Bupati Suwirta menyinggung persoalan dengan retribusi pajak pariwisata.

“Nanti akan dipungut bersamaan dengan saat pembayaran kewajiban mereka,  nantinya sekaligus dipungut pajak yang menjadi kewajiban mereka.” Ungkapnya.

Untuk masalah pemilikan los di pasar, jika para pedagang diketahui sampai tiga kali lebih menunggak pembayaran retribusinya, nantinya kepemilikannya akan ditinjau ulang.

Disinggung masalah status Los di pasar utara, dimana saat ini keberadaan Los yang menjadi Los kepemilikan pedagang.

“Nantinya hal ini akan ditinjau untuk memakai sistem sewa termasuk pedagang Galiran yang sering menunggak pembayaran akan ditarik pemakaian Losnya kepada pihak lain.” sebutnya.

Penulis/Editor : Roni/Oka

Facebook Comments