19/09/2020, 12:13 AM
Beranda Nasional Jakarta Sidang Perkara Pidana Online Bakal Dipermanenkan dalam KUHAP

Sidang Perkara Pidana Online Bakal Dipermanenkan dalam KUHAP

JAKARTA, balipuspanews.com- Mahkamah Agung (MA) berencana mempermanenkan sidang perkara pidana yang di gelar secara online atau virtual.

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto menjelaskan aturan mengenai sidang secara online belum diatir tegas dalam undang-undang. Oleh karena itu, agar sidang perkara online bisa permanen maka bisa dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024.

“Kalau kita bicara aturan ini, nanti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kita kan masukan suatu yang baru,” kata Wihadi di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Persidangan online marak dilakukan saat ini di tengah pandemi Covid-19. Sidang online berawal dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020.

Dalam SEMA tersebut dinyatakan bahwa persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

Atau persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020.

“Nanti dibahas, drafnya belum ada. Ini menjadi satu hal pemikiran kita untuk dimasukan ke dalam KUHAP bahwa aturan sidang virtual mesti di atur secara keseluruhan mekanismenya seperti apa,” ucap politisi dari Partai Gerindra ini.

Mengenai legalitas hasil persidangan, Wihadi menegaskan legalitas sidang online sama dengan sidang tata muka. Persidangan online di masa pandemi Covid-19 saat ini, dinilainya juga memiliki legalitas kuat karena memiliki landasan KUHP terutama dikaitkan dengan kedaruratan.
Sehingga MA melakukan terobosan dengan mengeluarkan SEMA yang berkaitan dengan persidangan online di masa pandemi Covid-19 tersebut.

“Karena menurut KUHAP juga bahwa masa tahanan itu ada waktunya. Kalau semuanya dalam situasi Covid tidak bisa sidang secara fisik, maka banyak orang-orang ini yang bebas demi hukum karena masa tahanannya sudah lewat. Inilah kenapa terobosan itu dilakukan,” jelasnya.

Penulis/Editor: Hardianto

- Advertisement -

Gali Lubang Pondasi, Dua Buruh asal Sumba Tewas Tertimbun

GIANYAR, balipuspanews.com - Akhir hidup yang cukup tragis menimpa dua buruh proyek asal Sumba, NTT. Keduanya tewas tertimpa longsoran tanah saat menggali pondasi bangunan...

Dapat Info Terkait Adanya Tajen, Polsek Banjar Langsung Grebeg Lokasi

BULELENG, balipuspanews.com - Pelaksanaan kegiatan judi sabung ayam (tajen) jelas dilarang sesuai pasal 303 KUHP, berdasarkan hal itu pihak kepolisian terus mengadakan pemantauan terhadap...
Member of
Dewan Pers

Download Balipuspanews
Google Play