Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com — Proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap kader PPP, Haji Mulyadi Putra di DPRD Buleleng belum juga kelar. Konon, SK Pemberhentian yang diajukan pihak Sekretariatan DPRD Buleleng ke Gubernur Bali, belum juga turun. Padahal batas waktu proses SK Pemberhentian itu telah berakhir sepekan lalu.

SK pemberhentian terhadap Haji Mulyadi Purtra sebagai anggota DPRD Buleleng periode 2014-2019 dari Gubernur Bali, semestinya sudah turun, dua pecan lalu. Karena sesuai tahapan proses PAW, pihak Provinsi Bali memilik waktu 14 hari kerja, sejak usulan permohonan SK Pemberhentian diterima.

Informasinya, Sekretariatan Dewan (Setwan) DPRD Buleleng telah mengajukan permohonan SK Pemberhentian Haji Mulyadi Putra, kepada Gubernur Bali melalui Bupati Buleleng, pada tanggal 4 September 2018. Oleh Bupati Buleleng, surat permohonan SK pemberhentian itu sudah dilanjutkan ke Gubernur dalam rentang waktu 7 hari kerja, atau paling lambat pertanggal 17 Suptember 2018.

Itu berarti, Gubernur Bali sudah menerima surat permohonan itu paling lambat tanggal 18 September 2018. Jika dihitung 14 hari kerja, semestinya SK Pemberhentian itu sudah terkirim ke Setwan DPRD Buleleng, pertanggal 8 Oktober 2018. Namun, hingga pecan kedua, Jumat (19/10), pihak Setwan DPRD Buleleng, belum juga menerima SK Pemberhentian tersebut.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng, Dewa Ketut Manuaba dikonfirmasi Minggu (21/10) mengaku sudah intens berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemprov Bali. Terakhir, informasi yang didapat SK Pemberhentian itu masih direvisi, karena ada narasi dalam surat yang dikoreksi.

“Sebelumnya hasil koordinasi kami, sudah dikatakan maju ke meja Gubernur, tapi koordinasi terakhir ada narasi dalam surat yang perlu direvisi lagi, sehingga harus menunggu itu dulu. Padahal kami sudah terus berkoordinasi,” katanya.

Disinggung batas waktu proses SK Pemberhetian itu telah habis? Sekwan Manuaba mengakui batas waktu itu telah dilewati. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena proses itu ada di Pemprov Bali.

“Gimana ya, karena prosesnya di Pemprov Bali, kami ini hanya menunggu saja. Padahal proses adminitrasi lainnya sudah kami siapkan, begitu SK Pemberhentian turun, kami sudah bisa langsung menindaklanjuti ke KPU minta nama calon penggantinya,” ujar Manuaba.

Sementara pihak PPP di Kabupaten Buleleng, belum bisa dikonfirmasi, terkait keterlambatan proses PAW tersebut. Karena Ketua PPP di Buleleng sebelumnya adalah Haji Mulyadi Putra, namun sejauh ini proses pergantia kepengurusan belum jelas.

Haji Mulyadi Putra sendiri diberhentikan, karena dalam pencalonan di Pileg 2019, pindah partai ke PKB. Politisi asal Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak ini diberhentikan terhitung sejak ditetapkan KPU Buleleng menetapkan Daftar Calon Tetap (DPT) Pileg 2019. Data dihimpun di KPU Buleleng menyebut, pengganti Haji Mulyadi Putra adalah Haji M Nasim. Dalam Pileg 2014, Haji Mulyadi Putra meraih suara terbanyak dengan 4.492 suara, sedangkan suarat terbanyak kedua diraih oleh Haji M Nasim dengan 383 suara.

Advertisement

Tinggalkan Komentar...