Gubernur Bali Made Mangku Pastika (tengah) diterima oleh Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia (kiri) dan Divisi Pengawasan Bawaslu Bali Wayan Widyardana
sewa motor matic murah dibali

Denpasar, balipuspanews.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyentil Bawaslu Bali lantaran tidak meminta klarifiksi terlebih dahulu kepada dirinya sebelum mengeluarkan surat cegah dini kepada dirinya.

“Kalau saya baca surat cegah dini Bawaslu, konotasinya saya disalahkan. Makanya saya datang untuk meluruskan pernyataan saya. Seharusnya dimintai klarifikasi dulu sebelum keluarkan surat dini tersebut. Jadi saya tegaskan, saya datang bukan untuk memenuhi panggilan Bawaslu,” tegas Pastika.

Ia mengatakan atas klarifikasinya, Pastika menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk memenuhi panggilan Bawaslu Bali.

Menurut dia, tak ada panggilan oleh Bawaslu Bali untuk memberikan klarifikasi. Pastika datang atas niat sendiri untuk meluruskan polemik atas pernyataaannya setelah dirinya mendapat surat cegah dini dari Bawaslu Bali.

Surat cegah dini tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan Tim Hukum Mantra-Kerta.

Justru, Pastika menyayangkan Bawaslu Bali tidak meminta klarifiksi terlebih dahulu kepada dirinya sebelum mengeluarkan surat cegah dini kepada dirinya.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia pun langsung membenarkan pernyataan Pastika, bahwa tidak ada panggilan kepada Pastika untuk menyampaikan klarifikasi.

Selain memberikan klarifikasi, Pastika mengaku kedatangannya ke Bawaslu Bali sekaligus meminta nasihat mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dilakukannya selama tahapan Pilkada Bali 2018.

Ia ingin mendapat penjelasan apa batasan-batasan seorang gubernur selaku pembina politik untuk menjawab pertanyaan masyarakat selama masa kampanye ini.

“Saya perlu datang karena terus terang saja kadang-kadang pendapat saya dengan pendapat orang lain belum tentu sama. Saya orangnya demokratis saja, kalau pendapat saya salah, ya saya akui,” ujar Pastika.

Selanjutnya Pastika mengklarifikasi pernyataannya yang telah menjadi polemik beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, sorotanya terhadap janji paslon memberikan bantuan Rp500 Juta kepada setiap desa Pakraman tidak bermaksud sebagai keberpihakannya kepada paslon tertentu.

Ia menegaskan dirinya netral dalam Pilgub Bali. Menurut dia, jika dirinya berniat “menghabisi” lawan tertentu, maka sejak awal dirinya akan membeberkan kelemahan program paslon tertentu. Menurut dia, kedua Paslon yang bertarung dalam Pilgub Bali tahun 2018 memiliki kelemahan masing-masing.

Bahkan, agar bersikap netral, dirinya menolak ikut berkampanye untuk Paslon tertentu.

Pastika mengatakan, yang membuat heboh selama ini adalah pernyataannya menanggapi Paslon yang mempunyai visi dan misi soal bantuan ke Rp500 Juta kepada setiap desa pakraman.

Dirinya menanggapi itu karena ditanya oleh wartawan, dan dijelaskannya secara rasional dan terukur.

Pastika menegaskan, jika sampai saat ini belum ada wartawan yang bertanya pada  visi misi Paslon lain.

“Kebetulan yang soal ini (bantuan Rp500 juta kepada Desa Pakraman) ditanya ke saya, dan saya jelaskan. Sementara Paslon yang lainnya tidak ditanya. Sebenarnya yang Palson satunya ada juga hal yang tidak benar, tetapi karena tidak ditanya maka saya tidak menjelaskannya,” tegas Pastika.

Menurut dia, dirinya harus menjawab pertanyaan wartawan tersebut, sebab itu terkait dengan UU Keterbukaan Informasi.

“Saya menjawab pertanyaan wartawan. Asumsinya wartawan itu mewakili publik. Publik harus tahu. Ini juga terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Saya sangat terbuka. Kalau saya tidak menjawab pertanyaan, maka gubernur dibilang bungkam,” katanya.

Pastika mengatakan, tugas dirinya sebagai gubernur harus menjelaskan kepada rakyat apa yang bisa membuat rakyat Bali paham. Ini sangat penting karena menyangkut pilihan mereka terhadap Paslon.

Ia menegaskan, yang tidak boleh dilakukan adalah black campaign. Sebaliknya, untuk negative Campaign, justru itu diperlukan.

Untuk diketahui, Black Campaign dilarang karena berisi fitnah, menyerang calon tertentu secara membabi buta tanpa data dan fakta. Adapun Negative Campaign membeberkan kelemahan dan kekurangan calon tertentu, yang data dan faktanya bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau di Amerika dikenal dengan istilah negative campaign bukan black campaign. Artinya pemerintah wajib memberitahukan kepada rakyatnya apa yang hal benar dan apa yang tidak benar,” jelasnya.

Ia mencontohkan Jimmy Carter, saat maju menjadi calon presiden di Amerika, pemerintah mengumumkan secara resmi jika Carter pernah menyetir kendaraan dalam keadaan mabuk. Demikianpun Bill Clinton pernah diumumkan saat dirinya kampanye bahwa dirinya pernah melakukan pelecehan seksual. Kedua tokoh itu tetap terpilih menjadi presiden di eranya masing-masing.

“Pemerintah akan mengumumkan secara resmi. Dalam alam demokrasi yang sehat sangat wajar,” tegasnya.

Untuk di Bali, calon itu dalam kampanye harus edukatif. Menurut Pastika, kampanye soal bantuan dana Rp 500 juta pertahun untuk setiap desa Pakraman sangat tidak edukatif.

“Ini menurut saya kampanye ini tidak edukatif. Ini menurut saya. Tidak tahu menurut Bawaslu. Harusnya saya dipanggil dulu oleh Bawaslu. Jadi jangan cuma dengar laporan orang, baca di koran langsung membuat surat. Ini bisa diplintir. Kalau saya baca surat Bawaslu, konotasinya saya disalahkan. Kenapa saya diberi peringatan, mengapa saya disalahkan,” ujarnya.

Jadi menurut Pastika, dirinya menyoroti janji bantuan Rp500 Juta kepada desa pakraman tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya pada rakyat yang semakin cerdas.

“Jangan sampai rakyat tertipu, besok-besok ribut katanya gubernur nggak ngasih tahu, `kan celaka saya,” katanya.

Ia mengaku, janji bantuan Rp500 Juta itu membuat dirinya tersinggung, sebab kesannya dirinya tak mau merealisasikan bantuan Rp500 Juta itu.

Padahal kemampuan anggaran daerah hanya bisa memberikan bantuan maksimal Rp225 Juta pertahun untuk setiap desa Pakraman.

“Terus terang saja, dengan pernyataan itu (janji bantuan Rp500 juta) saya tersinggung sesungguhnya, kesannya saya nggak bisa dong begitu. Begitu bodoh dong selama ini. Tetapi sebagai gubernur saya tidak boleh tersinggung,” ujar Pastika.

Ia mengatakan, Paslon yang menjanjikan bantuan Rp500 Juta itu membeberkan sejumlah jurus untuk bisa merealisasikan janji Rp500 juta kepada setiap desa pakraman, yakni dengan mengintensifkan pajak, mengintensifkan retribusi, hingga mengoptimalkan aset dan penambahan DAK/DAU.

Pastika menegaskan, semua jurus itu sudah dilakukannya dengan maksimal. Ia mengungkapkan, saat pertama kali dirinya menjabat pada tahun 2008, APBD Bali hanya sebesar Rp1,4 triliun. Sekarang bisa meningkat menjadi lebih dari Rp6,5 triliun. Bantuan ke desa pekraman itu naik terus hingga mencapai Rp 225 juta, Subak 50 juta.

Jumlah desa pakraman 1493 desa, dulu hanya 1488. “Subak lebih dari 3400, kalau subak minta naik maka kalau saya menghitung maka agak sulit. Hitung-hitungnya Rp 500 juta x 1493 sama dengan Rp 750 miliar. Tunjangan pegawai itu naik terus. Jumlah desa pakraman sekarang sudah mencapai 1493 ditambah jumlah subak sebanyak sehingga Rp 50 juta x 3400 sekian jumlahnya mencapai Rp 340 miliar. Kalau dijumlahkan bisa mencapai Rp 1 triliun lebih,” jelasnya.

“Orang ini ngerti nggak itu. Saya khawatir rakyat nggak tahu dan langsung berasumsi bahwa pemerintah sekarang tidak becus karena tidak bisa ngasih Rp500 juta. Lebih celaka lagi, kalau bunyinya pemerintah tidak memperhatikan desa pakraman, itu celaka. Kenapa yang ini bisa menjanjikan Rp500 juta sedangkan Pak Gubernur hanya 225 juta?,” kata gubernur Bali dua periode ini.

Ia menambahkan, persoalan menyangkut desa pakraman sangat sensitif di Bali.

“Kalau tidak saya jelaskan, maka tuduhan itu ke saya. Ini yang saya harus bela diri,” lanjut Pastika.

Ia mengaku ada kesan bahwa tidak bisa melakukan intensifikasi pajak. “Ini terpaksa saya harus bicara lagi. Karena kalau tidak dijelaskan, maka pemerintahan yang ada sekarang dinilai tidak bisa. Lalu yang akan datang bisa melakukan intensifikasi pajak. Maka saya perlu jelaskan hal ini. Intensifikasi pajak sudah dilakukan. Motor itu sampai dikejar ke rumah-rumah untuk pajak. Retribusi sudah dinaikan. Minta uang ke pusat itu susahnya minta ampun. DAK dan DAU sudah ada alokasinya melalui APBD,” tegasnya.

Demikianpun pengoptimalan aset. Menurut dia, kendala yang ada sekarang adalah sewa aset hanya maksimal lima tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan janga waktu lima tahun, orang tidak mau menyewa aset untuk berinvestasi.

“Banyak aset yang bisa disewakan. Tapi tidak ada yang mau,” tegasnya.

Menurut Pastika, alokasi anggaran daerah harus disusun berdasarkan regulasi yang tidak bisa seenaknya dikurangi. Persoalannya tidak semua mengetahui dan rakyat juga dikhawatirkan tidak mengetahuinya.

Dengan APBD Rp6,5 Triliun Lebih, menurut dia, tidak mungkin bisa memberikan bantuan desa pakraman Rp 500 juta pertahun. “Postur APBD diatur UU. Semua sudah ada alokasinya yakni 20 persen pendidikan, 30 persen transfer ke kabupaten dan kota, 10 persen untuk kesehatan, 10 persen untuk infrastruktur. Karena SMK dan SMK masuk menjadi kewenangan provinsi maka pendidikan naik menjadi 30 persen. Sehingga sisanya hanya 20 persen akan dipakai untuk biaya operasional dan belanja pegawai,” jelasnya.

Lalu dari mana sumber dana bantuan untuk Desa Pakraman selama ini?Menurut Pastika, elama ini Pemprov Bali melakukan penghematan dengan menyisir sejumlah pos anggaran, seperti mengurangi anggaran perjalanan dinas menghemat listrik, dan lainnya.

“Sehingga maksimal hanya Rp225 juta untuk desa pakraman. Ini biar tahu semuanya. Hitung-hitungan saya bantuan ke desa pakraman pertahun Rp 500 juta itu tidak bisa. Saya tidak tahu kalau ada orang menghitungnya secara lain. Kalau saya ditanya, maka tidak mungkin. Kalau bisa tentu saya sudah lakukan,” tegas Pastika.

Pastika menambahkan, tugasnya selaku gubernur harus memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Materi kampanye dari para Paslon harus bersifat edukatif karena ini menyangkut pilihan.

“Saya harus menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Rakyat harus tahu cara menyusun dan menghitung anggaran. Dan saya harus menjelaskan itu. Kalau saya tidak menjelaskan, maka gubernur bisa disalahkan,” ujarnya.

Pastika mengharapkan paslon tidak sekadar berjanji kepada publik. Anggarannya harus dihitung dengan benar. Menariknya, menurut Pastika, koreksi yang dilakukannya untuk menyelamatkan Paslon tertentu agar berhati-hati menghitung anggaran.

“Perkiraan saya, janji itu tidak bisa direalisasikan dalam dua hingga tiga tahun yang akan datang. Coba bantu saya hitungnya bagaimana, apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut dia, bantuan Rp500 Juta itu bisa dimungkin jika APBD Provinsi Bali tembus Rp10 Triliun.

“Kecuali APBD Bali Rp 10 triliun. Mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang bisa. Karena sekarang APBD Bali cenderung turun. APBD Bali hanya berharap pada pajak kendaraan bermotor. Pemerintah sudah mengejar sepeda motor sampai ke rumah-rumah. Jual beli kendaraan bermotor sekarang turun,” pungkas Pastika.

Bawaslu Apresiasi Gubernur

Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia pun langsung membenarkan pernyataan Pastika, bahwa tidak ada panggilan kepada Pastika untuk menyampaikan klarifikasi.

Bahkan dirinya mengapresiasi gubernur Pastika yang proaktif datang memberikan klarifikasi kepada Bawaslu.

Menurut dia, dari sekian surat cegah dini yang dikeluarkan Bawaslu Bali, hanya Pastika yang berinisiatif mengkkarifikasinya.

“Kami apresiasi kehadiran beliau, karena menyangkut persoalan politik dan hukum, sehingga hal seperti ini perlu dijernihkan agar jangan sampai membias,” ujar Rudia.

Menanggapi klarifikasi Pastika, Rudia mengatakan, pejabat negara atau pejabat daerah lebih berhati-hati berhati-hati dalam memberikan pernyataan maupun kritik terhadap visi misi dan program Paslon.

“Dalam kapasitas Bapak Gubernur sebagai pejabat negara, ini perlu kehati-hatian dalam memberikan pernyataan, mengkritisi dan apapun bentuknya berkaitan dengan visi misi pasangan calon. Karena ketika pejabat negara maupun pejabat daerah menyatakan janji kepada desa pakraman itu tidak mungkin direalisasikan dan tidak realistis, oleh publik dapat dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon,” ujarnya.

Rudia mengakui bahwa kampanye memang sifatnya harus edukatif, namun bagi pejabat negara perlu kehati-hatian dalam menyikapinya. Pihaknya tidak melarang pejabat negara tapi perlu berhati-hati untuk membuat pernyataan.

“Tapi jika ingin mengkritisi visi misi sudah disediakan ajangnya dalam debat calon. Atau bapak gubernur menyampaikan itu saat kampanye, dengan terlebih dahulu cuti kampanye,” jelas Rudia.  (art/bpn/tim)

 

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here