Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mendatangi Polda Bali, melakukan konsultasi hukum terkait berita yang dimuat oleh media online fajar.co.id, goriau.com, dan jpnn.com tentang HPL nomor 1 Tanah Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak.

Kedatangan rombongan Pemkab Buleleng, dipimpin Asisten Satu Setda Buleleng Made Arya Sukerta didampingi Kuasa Hukum Pemkab Buleleng Gede Indria,SH.,MH dan Ketut Suartana, SH, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Buleleng Ketut Suwarmawan dan Bagian Hukum Setda Buleleng diterima Dit Reskrimsus Cyber Crime Polda Bali, Kamis (13/9).

Pada kesempatan itu, Kuasa Hukum Pemkab Buleleng, Gede Indria menjelaskan, masalah sedang dihadapi dengan membawa bukti-bukti berupa print out berita yang diterbitkan oleh media online, dinilai menyudutkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Pemkab Buleleng.

Dalam isi berita tersebut, Bupati Buleleng didemo oleh Paguyuban Masyarakat Cinta Buleleng (PACUL) dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Rabu (5/9) lalu.

Dalam aksinya, massa mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Gede Suardana dengan membawa sepanduk bertuliskan “KPK Tangkap Bupati Buleleng Agus Suradnyana dan Direktur PT. Prapat Agung Fransiscus Bonang”.

“Saat ini, kita sebatas melakukan konsultasi saja, langkah apa nantinya yang harus kita ambil. Kita sudah memberikan bukti-bukti yang kita miliki,” kata Gede Indria.

Langkah awal, sebut Indria, sudah dilakukan dengan cara memberikan hak jawab kepada media tersebut.

Nah, jika media tersebut tidak menerbitkan hak jawab, ia berniat akan melakukan somasi dan siap melaporkan ke dewan pers.

“Seperti saran yang diberikan, Kami sudah berikan klarifikasi dan hak jawab. Jika mereka tidak menerbitkannya maka kita akan lakukan tindakan selanjutnya yaitu somasi dan laporkan ke Dewan Pers,” tegasnya.

Imbuh Indria, pihaknya pun akan segera melengkapi data-data sesuai undang-undang yang berlaku, sebelum melakukan konsultasi kepada dewan pers.

Advertisement

Tinggalkan Komentar...