Soal Lokasi Bandara, Bupati Buleleng Tegaskan Yang Menetapkan Gubernur

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana

BULELENG, balipuspanews.com – Persoalan bandara di wilayah barat Kabupaten Buleleng tepatnya di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak terus bergulir. Sebelumnya, Selasa (16/2/2021), Komisi IV DPR RI mengunjungi lokasi yang direncanakan menjadi lokasi Bandara Baru di Bali Utara.

Dalam kunjungan itu pihak DPR RI meminta agar dilakukan kajian ulang dimana 64 hektar lahan di Taman Nasional Bali Barat itu rencananya akan digunakan sebagai landasan atau runway.

Untuk itu pihaknya berharap agar Kementerian Perhubungan RI dapat membuat kajian sedetail mungkin, agar satwa-satwa yang hidup di kawasan TNBB tidak punah diakibatkan dampak dari pembangunan bandara.

“Saya sangat mendukung pembangunan bandara untuk kemajuan Bali. Tapi tolong buat kajian sedetail mungkin, kemudian laporkan ke komisi IV, untuk dibahas dan ditinjau, setelah itu baru kami bisa memutuskan sesuatu. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mendengar ada burung Jalak Bali, tapi barangnya sudah tidak ada,” jelas Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Selasa (16/2/2021).

Disisi lain Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang diwawancarai terpisah menjelaskan pihaknya mengingatkan agar masyarakat tidak terus meributkan masalah lokasi bandara yang rencananya akan di bangun di Wilayah Bali Utara. Sebab hal itu nantinya dikhawatirkan akan membuat adanya kemungkinan batalnya rencana itu.

“Kalau tetap saja ini diributkan lantas tidak jadi ada bandara siapa yang akan bertanggung jawab,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, Selasa (23/2/2021).

Ia pun menegaskan sebelumnya pihaknya tidak mengetahui adanya kedatangan dari Komisi IV DPR RI, pada Selasa (16/2/2021) ke Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak.

Sedangkan terkait masalah penetapan lokasi itu semua ditetapkan oleh Gubernur Bali bersama Menteri Perhubungan dengan pertimbangan yang cukup matang. Sehingga Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan terkait lokasi.

“Kalau ada komisi datang kesana nggak ada yang bilang, saya juga tidak tau. Kita lihat ya seperti apa perkembangannya yang jelas dari agraria dan tata ruang sudah memberikan izin, sekarang tinggal kementerian lingkungan untuk memberikan izin memakai TNBB,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan