Minggu, April 14, 2024
BerandaBulelengSoal Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran Dewan Buleleng Minta Pemkab Lebih Serius

Soal Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran Dewan Buleleng Minta Pemkab Lebih Serius

BULELENG, balipuspanews.com – Menyikapi beberapa hal yang masih dirasa kurang di pelaksanaan APBD 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng dengan tegas meminta kepada eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng supaya lebih serius menyiapkan program-program penanganan khususnya tentang penuntasan kemiskinan dan pengangguran.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna saat dikonfirmasi usai rapat menyampaikan jika apa yang telah dipaparkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana sudah sangat baik. Misalnya berkaitan dengan administrasi keuangan serta realisasi target capaian.

Sehingga itu berhasil membawa Kabupaten Buleleng meraih penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

“Yang sudah disampaikan bagus terkait pertanggungjawaban APBD 2022. Apalagi setelah ada audit BPK RI dan berhasil raih WTB sembilan kali berturut-turut.

Namun yang menjadi fokus ke depan tentu lebih kepada apa yang masih menjadi kekurangan seperti permasalahan peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Tapi selama enam bulan berjalan tahun 2023 Pemkab sudah berusaha untuk menekan semua itu,” paparnya.

BACA :  Datangi Open House Prabowo, LaNyalla Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Gerindra

Tidak hanya itu, Supriatna mengatakan jika pihaknya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan selama enam bulan berjalan tahun 2023. Misalnya jika pada tahun 2022 jumlah pengangguran di Kabupaten Buleleng ada sekitar 5,20 persen berdasarkan data badan pusat statistika.

Disana kata Supriatna pemerintah menyikapi dengan lebih sering melaksanakan pelatihan kepada masyarakat untuk menekan jumlah akan meningkat.

Sedangkan khusus untuk kemiskinan di tahun 2022 jumlahnya 6,21 persen sehingga pemerintah telah melakukan pendataan ulang terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“2023 ini akan kita coba entaskan sehingga bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Saya lihat selama tahun 2023 berjalan 6 bulan ini apa yang dilakukan Pemkab Buleleng saya rasa di akhir tahun 2023 akan tercapai apa yang kita inginkan (penurunan kemiskinan dan pengangguran),” tegasnya.

Disisi lain, Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menyebutkan kondisi sekarang terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Sehingga kesempatan berusaha dan kesempatan kerja belum tumbuh secara optimal. Tidak hanya itu lapangan kerja juga belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di Buleleng.

BACA :  14 Orang Warga Binaan Lapas Singaraja Tak Diusulkan Dapat Remisi, Ini Alasannya

Selain itu, indikator lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,89 poin dari 72,56 poin pada 2021 menjadi 73,45 poin disebabkan oleh adanya peningkatan umur harapan hidup saat lahir (UHH).

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Buleleng tahun 2022 meningkat 1,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat Inflasi menunjukkan angka 4,63 persen. Angka tersebut berada di bawah tingkat inflasi provinsi bahkan nasional.

“Kami mengapresiasi peran DPRD Buleleng karena berkat kerja keras bersama mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” terang Lihadnyana.

Penulis: Nyoman Darma
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular