Denpasar, balipuspanews.com – Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menegaskan bahwa pembangunan bidang pendidikan tetap jadi yang utama dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Bali, guna mempersiapkan diri dalam era global saat ini.
Hal ditegaskannya saat memberikan pengarahan tentang pengelolaan keuangan kepada seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK di Provinsi Bali, yang dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar.
“Peningkatan kualitas masyarakat sangat diperlukan agar mampu bersaing di era global dan serba cepat saat ini. Oleh karena itu, pengembangan dunia pendidikan harus benar–benar diperhatikan dan itu memang tugas kita di Pemprov Bali khususnya bagi SMA/SMK,” ujar Sudikerta
Dia melanjutkan, saat ini anggaran pendidikian di APBD Provinsi Bali telah mencapai kurang lebih 30 persen dari total anggaran APBD Provinsi Bali 2017. “Anggaran kita sudah melebihi dari apa yang diatur oleh Undang–Undang, yakni sebesar 20%,” katanya.
Ditambahkan Sudikerta, dengan adanya anggaran tersebut pihak sekolah diharapkan mampu untuk memanfaatkan anggaran dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Ia juga menegaskan, bahwa dalam pelaksanaannya anggaran hendaknya digunakan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan benar-benar mampu memberikan manfaat secara signifikan.
“Misalnya gedung sekolah itu masih bagus, jangan lagi membuat gedung baru yang belum tentu dibutuhkan segera. Buatlah kegiatan yang lebih prioritas dalam menunjang pengembangan pendidikan, atau anggrannya kita salurkan ke sekolah–sekolah yang benar–benar membutuhkan gedung sekolah yang baru,” ujar dia.
Lebih lanjut disampaikan Sudikerta, pemanfaatan anggaran hendaknya disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar pihak sekolah benar–benar memperhatikan aset–aset yang dimiliki oleh sekolah, karena menurut Sudikerta permasalahan aset ini sering dijadikan objek pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
“Nanti kalau ada aset sekolah yang rusak atau bagaimana, segera di hapus atau kalau masih bisa segera diperbaiki, buatkan berita acaranya. Karena semuanya itu harus ada administrasinya, supaya nanti tidak kena masalah,” kata Sudikerta.
Sementara itu Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng mengungkapkan, bahwa kegiatan ini dilaksnakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pihak SMA/SMK tentang tata cara penelolaan keuangan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi muncul kekhawatiran saat akan diperiksa.
“Kita wajib ikuti semua tata cara pengelolaan keuangan dan aset yang telah diatur oleh peraturan, supaya nanti semuanya siap jika dijadikan sampel pemeriksaan,” ujar Teneng.
Ia juga mengingatkan agar pihak sekolah memeperhatikan aset yang mereka miliki, jangan sampai ada yang tercecer dan tidak jelas asalnya darimana dan penggunaannya untuk apa.
Oleh karena itu, sinergi antara Kepala Sekolah, guru dan para pegawai di sekolah tersebut sangat diperlukan. Ia juga menambahkan, bahwa kegiatan seperti ini akan diadakan kembali dengan lingkup yang lebih kecil yakni perkabupaten.
