Tahun Depan Gaji Tenaga Kontrak di Kabupaten Jembrana Akan Dinaikkan

Ilustrasi
Ilustrasi

JEMBRANA, balipuspanews.com– Ada kabar baik bagi ribuan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dimana tahun depan mereka dijanjikan naik gaji dari Rp1.2 juta menjadi Rp1.5 juta.

Rencana kenaikan gaji pegawai kontrak itu disampaikan Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan SDM, I Komang Wiasa.

Wiasa mengatakan 3 bulan yang lalu sudah dilakukan penataan analisis beban kerja tenaga kontrak dimana sebelumnya management tenaga kontrak di Kabupaten Jembrana tidak memiliki dasar hukum.

Saat ini di Pemkab Jembrana ada 2817 orang pegawai kontrak yang tersebar di semua OPD.

“Sekarang disetiap masing-masing OPD sudah menganggarkan analisis beban kerja kepada Sekda Jembrana ” ujarnya.

Besar anggaran untuk tenaga kontrak di tahun 2021 sebesar sekitar 40 miliar dan akan berakhir pad tanggal 31 Desember 2021.

Baca Juga :  Bupati Buleleng Harapkan Kondisi Lebih Stabil Pasca Pandemi Covid-19

Jadi untuk itu kepala OPD wajib memberitahukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir. Lalu sesuai kebijakan Bupati, tahun 2022
gaji tenaga kontrak non PNS akan nauk dari Rp1.2juta menjadi Rp1.5 juta rupiah.

Sedangkan untuk anggaran di masing-masing OPD menyesuaikan anggaran di tahun 2022. Untuk perekrutan tenaga non PNS kedepan sepenuhnya ditangani oleh masing-masing OPD.

“Tetapi tetap kembali lagi tergantung persediaan anggaran yang akan di pasang di tahun 2022.” ucapnya.

Untuk perekrutan pegawai kontrak tahun depan akan ada pengumuman dari Sekda. Supaya tidak saling dalih kedepannya, semua pegawai kontrak wewenangnya ada di masing-masing OPD.

“Sekarang tenaga kontrak dimanagementkan dan juga anggaran dilimpahkan ke masing-masing OPD. Kita sudah menyiapkan aturan untuk pegawai kontrak menjadi kontrak kegiatan selama ada kegiatan, hal tersebut agar tenaga kontrak mempunyai dasar hukum sesuai keputusan Permendagri,” jelasnya.

Baca Juga :  Upacara Peringatan Kemerdekaan RI, Bupati Tamba Ajak Jaga NKRI

Jika kekurangan pegawai maka bisa mencari pegawai kontrak dan tidak boleh memberhentikan tenaga kontrak.

“Agar rekrutmenya transparan sekarang pegawai ada dua bagian, PNS dan P3K tidak ada lagi jenis pegawai lain,” jelas mantan Kadis Hubkominfo itu.

Penulis: Anom
Editor: Oka Suryawan