Jumat, Juli 19, 2024
BerandaKarangasemTak Bayar Pajak, KPK Ancam Pengusaha Galian C Diproses Kejaksaan

Tak Bayar Pajak, KPK Ancam Pengusaha Galian C Diproses Kejaksaan

KARANGASEM, balipuspanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem untuk cek kembali jumlah pengusaha tambang, hotel dan restauran yang ada di Kabupaten Karangasem.

“Kasik ke kita data pengusaha tersebut yang ada di Karangasem dengan diletail,” kata Kakorwil 6 KPK, Asep Rahmat Suwandha dalam Rapat kordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi kabupaten karangasem, Senin (29/07/2019).

Tidak hanya sekedar data, KPK juga meminta data yang mendetail termasuk status dari perusahaan bersangkutan. Pasalnya ketika rapat berlangsung dari pihak terkait tidak mampu untuk memberikan jawaban mengenai data detail soal berapa jumlah perusahaan galian, hotel termasuk restoran yang ada di Karangasem saat ditanya oleh KPK.

Sebelum ditekankan untuk mencari data detail terkait usaha tersebut, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri juga sempat mengeluhkan mengenai kondisi PAD Karangasem yang sampai semester pertama tahun 2019 ini masih belum maksimal diakibatkan oleh sejumlah kendala salah satunya persoalan retribusi.

Data secara mendetail yang diminta tersebut juga termasuk status dan kepatuhan pajak serta kapasitas perusahaan bersangkutan.

BACA :  Kylian Mbappe Diperkenalkan Real Madrid diHadapan Ribuan Madridista

Apabila ada pengusaha yang nyata – nyata tidak punya etikad baik, KPK merekomendasi agar pengusaha tersebut dipanggil untuk membuat surat pernyataan.

Apabila tetap membangkang dan menolak untuk membayar pajak maka langsung saja serahkan ke kejaksaan untuk diproses.

“Seharusnya tidak ada tunggakan dari pengusaha seperti hotel dan lestauran karena hotel bersifat hanya menerima titipan pajak dari konsumen, nah jika ini tidak dibayarkan bisa disebut penggelapan,” terang Asep.

Selain untuk memaksimalkan pendapatan, pendataan secara mendetail juga penting untuk dilakukan agar bisa betul betul melihat potensi pajak yang ada dikarangasem itu seperti apa, jangan sampai ketika ditanya ke Bapenda gak tau jumlah hotel dan perusahaan lainnya termasuk yang mengantongi ijin dan yang tidak.

Terkait dengan permintaan dari KPK tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem, I Made Sujana Erawan akan segera menyampaikan data yang diminta tersebut swcara menditail.

Suja Erawan juga mengatakan dari sektor galian c memang beberapa tidak mengantongi ijin dan sampai saat ini masih beroprasi. Dari target yang dipasang untuk sektor pendapatan dari sana cukup tinggi, secara hitung – hitungan bisa masuk apabila semua komponen mampu terpenuhi sehingga analisanya akan tercapai, namun sudah 6 bulan jalan ada beberapa ketentuan rupanya belum terpenuhi.

BACA :  Last Minute, Kari Subali Serahkan Persyaratan Kekurangan Dukungan Calon Perorangan

“Data pengusaha akan kami sampaikan secepatnya, ada memang ada beberapa belum berijin dan masih beroprasi, kemungkinan juga masih beroprasi,” tutur Sujana Erawan dihadapan narasumber KPK.

Meski terkendala disektor galian C, Untuk pajak hotel dan lestoran pihaknya mengaku optimis bisa memenuhi target sampai dengan akhir tahun ini, selain itu pihaknya juga masih melakukan pendataan untuk menambah jumlah wajib pajak yang baru. (suar/bpn/tim)

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular