Tak Dapat Kejelasan, Penanganan Dugaan Korupsi LPD Bila Bajang Diadukan Ke Kompolnas

Surat Laporan perwakilan krama Desa Adat Bila Bajang ke Kompolnas
Surat Laporan perwakilan krama Desa Adat Bila Bajang ke Kompolnas

BULELENG, balipuspanews.com – Proses pelaporan dugaan praktik penyelewengan keuangan di lembaga keuangan Desa Adat Bila Bajang yang sudah dilaporkan sejak April 2019 di Mapolres Buleleng sampai saat ini belum ada kejelasan terkait lanjut atau dihentikan.

Melihat dugaan lambatnya penyidikan seorang warga yang menjadi perwakilan dari masyarakat Desa Adat Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan akhirnya mengadukan lambatnya proses terhadap kasus tersebut kepada komisi kepolisian nasional (KOMPOLNAS).

Perwakilan Warga Krama Desa Adat Bila Bajang, Kubutambahan Ketut Gede Citarjana Yudiastra menyampaikan pelaporan dugaan korupsi dana LPD di desa adat itu sudah berjalan sejak April 2019 dalam laporan itu tercantum penyimpangan dana LPD Desa Adat Bila Bajang mencapai Rp1,2 miliar lebih, yang diduga digelapkan.

Akan tetapi pihak kepolisian belum menentukan kejelasan status dari pelaporan tersebut. Upaya pengaduan ke Kompolnas ini dilakukan sebab masyarakat mulai merasa gerah lantaran lambatnya penanganan kasus ini di Polres Buleleng.

“Sampai saat ini kami masih belum menerima kejelasan, apakah kasus dilanjutkan atau dihentikan. Maka diadukan ke Kompolnas,” jelasnya.

Kuat dugaan penyelewengan dana yang terjadi di LPD tersebut diduga mencapai Rp1,2 miliar lebih, ini diketahui berdasarkan hasil audit independen. terlebih pibaknya juga mengaku sudah pernah dimintai keterangan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres. Barang bukti berupa hasil audit dan nama-nama pengurus LPD serta pengawas LPD sudah diserahkan kepada penyidik.

“Laporan kami sudah hampir satu tahun enam bulan lamanya, akan tetapi sampai sekarang belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sudah jelas terlihat ada kerugian LPD kurang lebih sebesar Rp1,2 miliar. sedangkan LPD hingga saat ini masih tutup,” paparnya.

Citarjana Yudiastra juga menambahkan jika ada indikasi beberapa warga Desa Adat Bila Bajang yang menjaminkan sertifikatnya ke LPD, namun tidak jelas statusnya, akan tetapi ada dugaan beberapa sertifikat itu digadaikan ke beberapa lembaga keuangan.

“Kami prihatin dengan nasib LPD kami, nasib uang krama serta nasib beberapa warga yang sertifikatnya diduga digadaikan ke LPD lain,” tegasnya.

Melalui pengaduan atas lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi LPD Desa Adat Bila Bajang yang ditangani Polres Buleleng, maka diharapkan pihak Kompolnas bisa turun untuk melakukan investigasi, sehingga ada kejelasan terkait penanganan kasus ini yang seolah jalan ditempat.

“Aduan ke kompolnas ini kami tujukan agar kompolnas RI segera turun dan memberi atensi dan melakukan investigasi terhadap penanganan kasus ini, yang patut diduga ada sesuatu,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya menerangkan bahwa proses terhadap kasus dugaan korupsi LPD tersebut saat ini masih dalam penyelidikan serta masih terus memintai keterangan sejumlah saksi.

“Masih dalam penyelidikan dan sudah lebih 5 orang saksi dimintai keterangan,” terangnya.

bahkan dirinya mengakui ada kendala dalam penanganan kasusu yakni orang yang dilaporkan justru tidak berada di tempat. Sehingga pihaknya masih terus melaksanakan penyelidikan, namun saat disinggung terkait penetapan DPO Ia mengaku belum bisa memasukkan yang bersangkutan menjadi DPO

“Tidak bisa (DPO, red). Sekarang masih tetap proses dengan melibatkan pihak terkait, karena kasus ini masuk dala ranah pidana khusus. Jadi tidak bisa kami masukkan DPO,” tegasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan