Takut Menghilangkan BB, Ketua LPD Anturan Ditahan Kejaksaan

Tersangka saat digiring menuju mobil tahanan oleh petugas Kejari Buleleng
Tersangka saat digiring menuju mobil tahanan oleh petugas Kejari Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Ketua LPD Adat Anturan, NW akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Buleleng setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 6 jam, Rabu (22/6/2022). NW ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan uang LPD.

Mengetahui dirinya menjadi tersangka, NW terlihat bolak balik ke toilet.

Humas Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara membenarkan terkait apa yang terjadi sebelum tersangka digiring ke mobil tahanan.

Dimana sebenarnya tersangka telah selesai diperiksa sekitar pukul 16.00 WITA, namun usai diperlihatkan surat penahanan oleh penyidik tersangka justru mengaku sakit perut dan harus bolak-balik ke kamar mandi.

“Kita tunjukkan surat perintah penahanan tiba-tiba tersangka sakit perut. Saya berikan kesempatan untuk ke toilet bolak-balik itu yang membuat lama kami turun untuk membawa ke mobil tadi,” ungkap Jayalantara.

Sementara itu terkait, ditahannya tersangka menurut Agung Jayalantara menjelaskan karena penyidik takut tersangka kabur serta mencoba menghilangkan barang bukti. Maka dari itu untuk sementara tersangka dilakukan penahanan di rutan Mapolres Buleleng untuk 20 hari terhitung dari Rabu 22 Juni 2022.

Disamping itu Jayalantara mengakui jika masih memerlukan tersangka untuk diperiksa, sebab dalam pemeriksaan ini masih belum maksimal. Namun mengingat waktu maka pemeriksaan ditunda terlebih dahulu.

“Untuk kemungkinan ada tersangka lain, kita masih kembangkan karena banyak sekali yang masih kita perlu tanyakan tadi, namun berhubung waktu jadi kita hentikan sementara dulu dan nanti akan ada pemeriksaan lanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum tersangka masih mempertanyakan penghitungan kerugian negara versi jaksa Kejari Buleleng. Menurutnya, dana yang disebut jaksa sebagai kerugian negara merupakan dana nasabah. Apalagi modal awal LPD Anturan hanya mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Provinsi Bali dengan besaran Rp4,5 juta.

Selain itu, Penasehat Hukum tersangka mengatakan Inspektorat tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. Bahkan yang berhak menurut Penasehat Hukum tersangka dalam UU mengamanatkan bahwa hanya BPK dan BPKP yang punya kewenangan menyatakan kerugian negara.

“Jaksa mengklaim ada kerugian negara Rp 151 miliar. Darimana uang ini. Ini adalah uang rakyat nasabah. Bukan tindak pidana korupsi. Uang itu masih ada di tabungan. Tidak ada kerugian negara. Penghitungannya bagaimana. Uang siapa yang dihitung itu,” katanya.

Sekedar diketahui tersangka NW dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan indikasi kerugian negara, sekitar Rp151 Miliar berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan 

Redaksi | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik | Privacy Policy | Copyright | About Us
Member of
Exit mobile version