Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya.
Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya.

DENPASAR, balipuspanews.com- Geliat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diwacakan Desember mendatang tentu akan menambah anggaran pilkada di tengah kondisi pandemi Covid-19, agar berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Beberapa opsi akhirnya keluar untuk menghemat agar Pilkada terlaksana yaitu antara menambah bilik suara atau menambah jumlah TPS.

Kepada balipuspanews, Sabtu (30/5), Ketua KPU Denpasar Wayan Arsa Jaya menyebut, Pilkada saat Covid-19 tentu protokol kesehatan tetap menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tentu berbagai kebutuhan seperti hand sanitizer, cairan disinfektan, sarung tangan, alat pengukur suhu tubuh (Termometer Infrarer) sihingga pelindung wajah akan disiapkan dan akan menelan anggaran.

Disebut Arsa, dana hibah Pilkada yang diberikan Pemkot Denpasar sebesar 28,9 miliar. Sedangkan setelah dikalkulasi dana yang bakal diserap untuk biaya protokol kesehatan sebesar 770 juta.

Untuk biaya per TPS, kata Arsa akan menghabiskan dana sebesar 13,6 juta yang terdiri dari biaya honor, biaya buat TPS, logistik dan konsumsi, dari banyaknya TPS di Denpasar sebanyak 556 dengan jumlah pemilih maksimal di TPS sebanyak 800 pemilih.

Akibat dari pergeseran pemilu dari sebelumnya yang ditetapkan bulan September menjadi Desember ini, dan sesuai protokol dan dan menerapkan sosial distancing ditentukan jumlah pemilih maksimal tiap TPS, harus menambah TPS dengan total 912 yang harus dibuat dengan memakan anggaran sekitar 7,5 miliar.

Lantas, ada opsi atau pilihan kalau mengikuti anjuran KPU RI dengan 400 pemilih per TPS, tentu akan menambah untuk membuat TPS sebanyak 280 dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan akan memakan anggaran sekitar 3,814 miliar tentu ini sangat besar kalau ini diikuti, karena di Denpasar TPS akan berbasis banjar/dusun dari 430 tersebar di empat Kecamatan di Denpasar.

Pilihan kedua disampaikan Arsa untuk menekan anggaran Pilkada yaitu dengan menambah satu atau dua bilik di tiap TPS, dengan perhitungan biaya yaitu membuat bilik dan perlengkapannya sebesar 75 ribu per bilik. Jadi jika menambah 2 bilik hanya membutuhkan anggaran sebesar 136,8 juta tentu jumlah ini jauh dapat mengurangi anggaran dibandingkan menambah jumlah TPS.

“Penambahan dua bilik ini akan memotong antrean atau kerumunan saat pencoblosan nanti, karena jumlah yang bisa masuk ke TPS lebih banyak dibandingkan menambah anggaran besar jika menambah TPS,” tegas Arsa.

Hal senada disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan untuk mengoptimalisasi dan realokasi anggaran yang ada, dan pergunakan dana hibah yang ada dengan baik. Untuk pengadaan APD di Bali sudah dipikirkan sampai kesana.

“Bali sangat siap untuk melaksanakan Pilkada serentak, tanpa harus menambah dana dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD,” ungkap Lidartawan singkat.

Penulis/editor: Budiarta/Artayasa