Tangani Kasus Dugaan Korupsi LPD, Kejari Buleleng Minta Bantuan Keterangan Ahli

Penyidik saat melakukan penggeledahan berkas di LPD Desa Adat Anturan
Penyidik saat melakukan penggeledahan berkas di LPD Desa Adat Anturan

BULELENG, balipuspanews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng terus memperdalam penyidikan dugaan korupsi LPD Anturan. Dalam waktu dekat, kejaksaan akan mendatangkan ahli dari salah satu universitas ternama di Makassar

Humas Kejari Buleleng, AA Ngurah Jayalantara memaparkan jika sebelumnya dari tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng sudah menerima balasan surat permohonan bantuan keterangan ahli dari salah satu Universitas di Makassar, pada 21 April 2022 belum lama ini.

Kedatangan ahli dari salah satu Universitas yang ada di Makassar itu untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Anturan dengan tersangka NW.

Jayalantara yang juga sebagai Kasi Intel Kejari Buleleng pun menegaskan keterangan ahli ini diperlukan, guna mensinkronkan hasil temuan unsur dugaan kerugian negara akibat pengelolaan LPD Anturan.

Baca Juga :  Buleleng Peroleh Dana Insentif Daerah Setelah Dinilai Sukses Kendalikan Inflasi

Sebab berdasarkan hasil audit Inspektorat Buleleng terkait dengan pengelolaan LPD Anturan, memang ditemukan adanya kerugian negara dari selisih dana sebesar Rp151 miliar berasal dari pengelolaan asset dan keuangan LPD.

“Kalau surat itu baru kemarin kami terima. Sudah ada perintah penunjukan ahli dan sekarang tinggal koordinasi kapan (jadwal) bisa melakukan pemeriksaan. Keterangan ahli ini, seputaran selisih dana kerugian negara (akibat pengelolaan LPD Anturan),” terangnya saat ditemui Rabu (11/5/2022).

Ditanya soal pemilihan ahli dari Makassar, pihaknya menjelaskan jika itu dilakukan atas berbagai alasan. Salah satunya, ahli yang berasal dari Makassar punya pengalaman terkait dengan kasus ini.

“Dari hasil koordinasi, mungkin ahli disini (Bali) sibuk, jadi yang di Makassar ada waktu hadir. Karena proses harus cepat, jadi siapa bisa itu kami ambil,” sebutnya.

Baca Juga :  Pengelolaan Aset-aset Pemkab Buleleng Diminta Agar Dibuatkan KSP

Sementara itu, penanganan perkara dugaan korupsi LPD Anturan hingga Rabu (11/5/2022) dikatakan Jayalantara bahwa masih menunggu keterangan ahli sehingga tidak menutup kemungkinan nanti, setelah ada keterangan ahli, akan ada penambahan keterangan saksi. Itupun menunggu hasil ekspose perkara oleh tim penyidik Pidsus Kejari Buleleng.

“Masih menunggu keterangan ahli. Setelah itu akan ada ekspose, lalu disana ada masukan dari tim penyidik lainnya, apakah ada (keterangan) kurang, nanti pasti akan dicari keterangan tambahan lagi dari saksi,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan