Sidang Paripurna DPRD KLungkung bahas Laporan Hasil Pemeriksaan
Sidang Paripurna DPRD KLungkung bahas Laporan Hasil Pemeriksaan
sewa motor matic murah dibali

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Sidang Paripurna DPRD Klungkung Senin(17/6) dengan mengambil tempat di Gedung Ruang Sabha Nawa Natya ini,secara khusus membahas tentang rekomendasi DPRD Klungkung terhadap tindaklanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Keuangan atas Keuangan Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2018.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru dan kedua Wakil Ketuanya Wayan Buda Parwata dan Nengah Aryanta ini sedangkan dari eksekutif hadir Wakil Bupati Klungkung Made Kasta disamping Sekda KLungkung sebagai pucuk pimpinan Birokrasi di Pemkab Klungkung.

Sidang kali ini rupanya sedikit menghangat cenderung panas karena terungkap adanya Kisruh hibah dan bansos yang sempat ramai disorot penegak hukum,yang  menjadi sorotan BPK RI. Dalam hasil pemeriksaannya terhadap Laporan Keuangan Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2018, khususnya Kepatuhan terhadap Perundang-undangan ini, ditemukan 18 kelompok masyarakat penerima hibah dan 11 orang penerima bansos, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Kasus Ini terungkap terhadap tindaklanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Keuangan atas Keuangan Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2018.

Dalam isi rekomendasi yang disampaikan Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, dari total 18 kelompok penerima hibah, total anggarannya sebesar Rp 691,5 juta. Terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang seharusnya sudah disampaikan paling lambat 10 Januari 2019, dari total sebanyak 432 kelompok masyarakat, dengan total dana sebesar Rp 32,02 miliar.

Sementara untuk penerima bansos, ada sebanyak 11 orang penerima dari total 153 penerima bansos tahun 2018 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Total nilainya mencapai Rp 165 juta. Terhadap temuan tersebut, BPKPD diminta lebih intensif dalam menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada penerima. Selain itu, Dewan juga meminta untuk meninjau kembali Perbup Nomor 30 Tahun 2016, khususnya terkait limit akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban, terutama limit waktu penyelesaian pekerjaan.

“Sebab, hibah berupa uang yang bersumber dari APBD Perubahan, tidak mungkin laporan pertanggungjawabannya dapat dipenuhi per 10 Januari pada tahun berikutnya. Apalagi NPAD terbit pada Bulan Desember tahun berkenaan,” Ujar Ketua DPRD Wayan Baru.

Pada kesempatan itu , dewan meminta eksekutif agar berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Bali, terkait rekomendasi yang mensyaratkan adanya desain atau gambar, yang harus dilampiri oleh kelompok masyarakat dalam proposalnya. Kalau pun ini diwajibkan, pihaknya meminta agar desain bangunan yang dimaksud, dapat dibuat sederhana.  Tidak seperti desain dan RKS pada kegiatan proyek yang ditenderkan pemerintah.

Dipihak lain Sekda Klungkung Putu Gede Winastra menyampaikan terkait dengan temuan BPK tersebut, eksekutif dikatakan langsung menindaklanjutinya kepada kelompok masyarakat yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Semua penerima hibah dan bansos yang masih nunggak laporan pertanggungjawaban langsung disurati. “Semua penerima hibah dan bansos yang dimaksud BPK dalam temuannya sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Untuk  antisipasi, nanti kita rubah dulu perbupnya,” Ujar Putu Gde Winastra ditemui diruang kerjanya..

Terkait soal kasus hibah yang sempat disorot aparat penegak hukum, Winastra enggan menanggapi. Sebab, wilayah pemeriksaan BPK, tentu berbeda yang berpatokan pada kaidah kepatuhan terhadap standar akutansi. Jelasnya, sebagai penyempurnaan dari persoalan tersebut, maka RAB dengan gambar dalam proposal, jelas harus dibuat  seimbang dan runut. (Roni/bpn/tim)