Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Bali mendatangi Kantor DPRD Buleleng,  melakukan audensi guna membahas Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buleleng.

Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Putu Mangku Mertayasa, didampingi anggota Dewa Gede Sugiharto, di ruang Komisi I DPRD Buleleng.

Dalam audensi ini, anggota LBH APIK meminta masukan dan berharap, agar Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak di Buleleng, segera ditetapkan menjadi Perda. Ranperda ini nantinya akan lebih fokus dalam hal penanganan korban kekerasan untuk mendapatkam penanganan. Bahkan, persoalan rumah aman yang belum ada di Buleleng juga menjadi sorotan dalam audensi ini.

Ketua LBH APIK, Anggreni mengatakan, tujuan kedatangannya ke gedung dewan hanya untuk meminta masukan dan juga berharap agar Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang diusulkan di eksekutif agar bisa direspon oleh dewan dan segera ditetapkan menjadi Perda. Mengingat, perda itu sangat berarti bagi semua pihak.

“Shelter atau rumah aman juga penting, shelter belum masuk ke daftar prolegda. Ya, harapan kami, agar bisa segera diproses dan bagaimana nanti dewan bersama LBH APIK bisa mendorong sebuah Ranperda itu untuk menjadi perda,” kata Anggreni.

Senada juga disampaikan anggota LBH APIK, Made Riko Wibawa, bahwa tujuan audensi ini, sejatinya untuk menyinkronkan apa yang sudah menjadi harapan dari semua pihak.

“Masalah yang justru kami hadapi ketika mendapatkan korban, adalah soal minimnya fasilitas. Seharusnya ada rumah aman, dan SDM psikolog belum memadai. Ini jelas menjadi tantangan terberat kami,” ungkap Riko.

Menyikapi hal itu, Mangku Mertayasa mengaku, akan menyerap aspirasi yang masuk dan akan segera ditindaklanjuti.

Politisi PDIP asal Desa Banjar ini juga sependapat dengan aspirasi dari anggota LBH APIK, guna memberikan refrensi dan kepastian hukum tentang perlindungan perempuan dan anak di Buleleng.

“Hak inisiatif perda itu bisa dibuat. Khsusus ranperda tidak ada sebuah tenggang waktu yang pasti. Kemudian klasifikasi inisiasi yang masuk ke kami, jelas akan memberikan refrensi buat kami. Kami akan melihat dengan sisi kerangka yuridis dan empoirisnya dari kajian hukum. Dengan itu, kami akan pertanyakan kendalanya, apa ini akan dirubah atau perlu dimasukkan menjadi perda,” ucap Mangku Mertayasa.

Sebelumnya, Kabupaten Buleleng juga telah menerbitkan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, tentu menjadi pertimbangan hukum dari aspek analisa hukum yang ada.

Mangku Mertayasa berjanji, akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam waktu dekat untuk membahas hal ini.

“Saya janji dalam waktu dekat akan  mengundang bagian hukum dan pihak ketiga. Intinya ada sebuah kepastian atau produk hukum, baik perlindungan yang terbentuk rancangan Ranperda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar...