JAKARTA, balipuspanews.com – Sekretariat DPRD Bali bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali melakukan studi tiru menggali lebih dalam tentang Sistem Transportasi Publik Terintegrasi dan Terkoneksi Dalam Satu Tata Kelola ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Studi tiru dilakukan dengan mengunjungi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (9/11/2022).
Rombongan dipimpin Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama didampingi Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Bali, Kadek Putra Suantara dan Ketua Forwad Bali, Made Arnyana.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan dari Bali diterima oleh Kepala Bidang Pusat Informasi Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Anton dan Yayat selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta.
Agung Wikrama berharap hasil studi tiru ini dan dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pemprov Bali selanjutnya untuk bisa diterapkan di Pulau Dewata. Menurutnya, Jakarta merupakan kota dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju di Indonesia.
Sehingga, lanjut Wikrama, apa yang sukses diterapkan di Jakarta bisa ditiru dan diterapkan di Bali untuk membangun sistem transportasi umum massal di Bali. Sebab, sejauh ini Bali baru mempunyai layanan Bus Trans Sarbagita dan Bus Trans Metro Dewata yang juga sempat diberikan layanan gratis kepada masyarakat. Namun, belum dimanfaatkan optimal, masyarakat cenderung mengendarai sepeda motor pribadi.
Tak dipungkiri, Bus Trans Sarbagita dan Bus Trans Metro Dewata di Bali belum memiliki jalur khusus seperti jalur Transjakarta sehingga kecil kemungkinan kena macet dan pengguna bisa tepat waktu di tempat tujuan.
“Yang saya amati yang menggunakan bus itu yang benar-benar tidak punya sepeda motor dan tidak masalah dengan waktu sampai di tujuan. Misalnya ada dagang acung yang tinggal di Batubulan jualan di Nusa Dua. Kalau Bus Trans Sarbagita dan Bus Trans Metro Dewata bisa seperti Transjakarta bagus sekali,” ungkap Agung Wikrama.
Dalam kesempatan sama, Kepala Bidang Pusat Informasi Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Anton mengungkapkan Jakarta sedang berproses mengintegrasikan angkutan umum, baik fisik maupun sistem pembayarannya dan melakukan perubahan paradigma kebijakan. Kebijakan masa lalu konsep yang dianut, yakni Car Oriented Development (COD) melalui kebijakan membuat jalan dan menyiapkan lahan parkir.
Hal ini menyebabkan orang berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi. Untuk mengatasi persoalan itu, saat ini Jakarta melakukan perubahan paradigma pembangunan menjadi Transit Oriented Development, yang memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, dan kendaraan ramah lingkungan.
Sedangkan, kendaraan pribadi diberikan disentif misalnya dengan penerapan kebijakan three in one, ganjil genap, ERP, dan penerapan tarif parkir kendaraan pribadi yang mahal.
“Kami tidak melarang orang membeli kendaraan, pribadi tapi membatasi orang menggunakannya,” tandas Anton.
Berdasarkan data, lanjut Anton, perkembangan layanan angkutan umum di Jakarta, mulai dari Mikrotrans (dengan 75 trayek, 2166 armada, 234 ribu penumpang per hari), BRT dan Non BRT (116 trayek, 2.202 unit, 1 juta penumpang per hari), MRT (panjang lintasan 16 km dengan 13 stasiun, 16 armada trainset dengan 123.491 penumpang per hari), LRT (panjang lintasan 5,8 km dengan 6 stasiun, 8 armada trainset dengan 4.462 penumpang per hari), serta angkutan perairan (11 titik pelabuhan, 30 kapal dan 870 orang penumpang per hari).
“Target akhir tahun 2022 seluruh wilayah DKI Jakarta yang terlayani angkutan umum mencapai 95 persen. Semakin banyak orang berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum maka manajemen transportasi umum massal makin bagus,” tegas Anton.
Kemudian transportasi Jakarta diintegrasikan melalui sistem “Jak Lingko”. Yaitu, sistem transportasi terintegrasi dan terpadu Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021. Tujuannya mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal, pembatasan kendaraan bermotor perorangan.
Integrasi yang dilakukan, yakni integrasi operasional meliputi integrasi fisik, jadwal layanan, rute/lintasan, data dan informasi, sistem pembayaran, hingga paket tarif. Dari integrasi itu diharapkan terwujud ridership.
Sejauh ini implementasi sistem Jak Lingko, yakni penataan terminal, penataan stasiun, integrasi data dan informasi, dan sistem ticketing Jak Lingko.
Ditanya soal masukan untuk Bali yang berencana membangun LRT, Anton mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu dilakukan survei demand yang potensial menggunakan angkutan umum ini. Dari sebaran titik demand bisa dibuat titik lokasi stasiun.
“LRT kalau untuk Bali sangat bagus bisa menjadi tulang punggung transportasi, tapi berproses ke arah sana memang butuh waktu dan proses dan panjang. Membangun angkutan umum massal tidak pernah rugi, lama-lama kalau layanannya konsisten maka masyarakat akan berpindah kesana,” tandas Anton.
Penulis : Budiarta
Editor : Oka Suryawan
